Keistimewaan DIY Diobok-Obok Jakarta

Posted on November 29, 2010 oleh

4


Lambang Provinsi DIY

Lambang Provinsi DIY

Keistimewaan DIY kembali menjadi perbincangan. Keistimewaan DIY kali ini diobok-obok orang Jakarta. Bahkan, Presiden yang entah belajar demokrasi dari mana melemparkan pernyataan yang aneh yaitu, “Tidak mungkin ada sistem monarki yang bertabrakan baik dengan konstitusi maupun nilai demokrasi.” Saya katakan entah dari mana Presiden ini belajar demokrasi karena kita dapat melihat di atas dunia ini ada sistem berupa monarki konstitusional seperti Kerajaan Inggris, Kerajaan Belanda, Kerajaan Swedia, Kerajaan Thailand, dan Kerajaan Malaysia. Khusus mengenai pemerintahan di DIY saat ini, Gunernur DIY sendiri menyatakan bahwa sistem pemerintahan provinsi DIY saat ini sama seperti provinsi lain di Indonesia, bukan bersistem kerajaan. Bedanya adalah, Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta diangkat melalui penetapan, bukan pemilihan.

DIY memiliki sejarah sendiri saat bergabung dengan Republik Indonesia. Pada 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Pakualam VII secara sendiri-sendiri mengeluarkan Amanat 5 September 1945 yang isinya sebagai-berikut:

Amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX:

AMANAT

SRI PADUKA INGKENG SINUWUN KANGDJENG SULTAN

Kami Hamengku Buwono IX, Sultan Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat menjatakan:

  1. Bahwa Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat jang bersifat keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.
  2. Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat mulai saat ini berada ditangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnja kami pegang seluruhnya.
  3. Bahwa perhubungan antara Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan Kami bertanggung djawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Kami memerintahkan supaja segenap penduduk dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat mengindahkan Amanat Kami ini.

Ngajogjakarta Hadiningrat, 28 Puasa Ehe 1876 atau 5-9-1945

HAMENGKU BUWONO IX

Sedangkan Amanat Sri Paduka Pakualam VIII adalah:

AMANAT

SRI PADUKA KANGDJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARIO PAKU ALAM

Kami Paku Alam VIII Kepala Negeri Paku Alaman, Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat menjatakan:

  1. Bahwa Negeri Paku Alaman jang bersifat keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.
  2. Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Paku Alaman, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Paku Alaman mulai saat ini berada ditangan Kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnja Kami pegang seluruhnja.
  3. Bahwa perhubungan antara Negeri Paku Alaman dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan Kami bertanggung djawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Kami memerintahkan supaja segenap penduduk dalam Negeri Paku Alaman mengindahkan Amanat Kami ini.

Paku Alaman, 28 Puasa Ehe 1876 atau 5-9-1945

PAKUALAM VIII

Kedua Amanat Penguasa Kasultanan Ngayogyakarto Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman itu dengan tegas menyatakan bahwa Negeri Ngayogyakarto Hadiningrat dan Negeri Paku Alaman adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.

Bahkan, kedua penguasa menyatakan bahwa mereka memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngayogyakarto Hadiningrat dan Negeri Paku Alaman.

Selanjutnya, Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII secara bersama-sama mengeluarkan Amanat 30 Oktober 1945 yang isinya:

AMANAT

SRI PADUKA INGKENG SINUWUN KANGDJENG SULTAN HAMENGKU BUWONO IX DAN SRI PADUKA KANGDJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARIO PAKU ALAM VIII, KEPALA DAERAH ISTIMEWA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mengingat:

  1. Dasar-dasar jang diletakkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ialah kedaulatan rakjat dan keadilan sosial.
  2. Amanat Kami berdua pada tgl.28 Puasa, Ehe 1876 atau 5-9-1945
  3. Bahwa kekuasaan-kekuasaan jang dahulu dipegang oleh Pemerintah djadjahan (dalam djaman Belanda didjalankan oleh Gubernur dengan kantornja, dalam djaman Djepang oleh Kōti Zimu Kyoku Tyōkan dengan kantornja) telah direbut oleh rakjat dan diserahkan kembali kepada Kami berdua.
  4. Bahwa Paduka Tuan Komissaris Tinggi pada tanggal 22-10-1945 di Kepatihan Jogjakarta dihadapan Kami berdua dengan disaksikan oleh para Pembesar dan para Pemimpin telah menjatakan tidak perlunja akan adanja Sub-comissariat dalam Daerah Kami berdua.
  5. Bahwa pada tanggal 19-10-1945 oleh Komite National Daerah Jogjakarta telah dibentuk suatu Badan Pekerdja jang dipilih dari antara anggauta-anggautanja, atas kehendak rakyak dan panggilan masa, jang diserahi untuk mendjadi Badan Legeslatif (Badan Pembikin Undang-undang) serta turut menentukan haluan djalannja Pemerintah Daerah dan bertanggung djawab kepada Komite National Daerah Jogjakarta,

maka Kami Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kangdjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Kangdjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII, Kepala Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia, semufakat dengan Badan Pekerdja Komite Nasional Daerah Jogjakarta, dengan ini mejatakan:

Supaja djalanja Pemerintahan dalam Daerah Kami berdua dapat selaras dengan dasar-dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,

bahwa Badan Pekerdja tersebut adalah suatu Badan Legeslatif (Badan Pembikin Undang-undang) jang dapat dianggap sebagai wakil rakjat dalam Daerah Kami berdua untuk membikin undang-undang dan menentukan haluan djalanja Pemerintahan dalam Daerah Kami berdua jang sesuai dengan kehendak rakjat.

Kami memerintahkan supaja segenap penduduk dari segala bangsa dalam Daerah Kami berdua mengindahkan Amanant kami ini.

Jogjakarta, 24 Dulkaidah, Ehe 1876 atau 30 Oktober 1945

HAMENGKU BUWONO IX

PAKU ALAM VIII

Saya heran, apakah Presiden tidak pernah belajar mengenai sejarah bangsanya sendiri sehingga mampu membuat pernyataan yang menyakitkan saya pribadi sebagai putera bangsa yang dilahirkan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Saya memandang bahwa keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta harus dipertahankan. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus otomoatis diserahkan kepada penerus Negeri Ngayogyakarto Hadiningrat dan Negeri Paku Alaman. Sultan dan Sri Paku Alam pun harus bersedia memangku jabatan tersebut. Tidak perlu ada kata-kata mengenai sistem monarki yang bertabrakan dengan demokrasi. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII secara bersama-sama pada 30 Oktober 1945 pun sudah menyatakan bahwa kekuasaaan keduanya dapat selaras dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Tidak ada sistem monarki yang bertabrakan dengan demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila kami, warga dan keturunan Daerah Istimewa Yogyakarta menghendaki agar keistimewaan DIY dipertahankan, itu juga selaras dengan demokrasi. Maka dari itu, silakan belajar demokrasi lagi. Demokarasi yang diterapkan di Indonesai tidak harus plek dengan demokrasi yang diterapkan di negara lain (entah sistem demokrasi mana yang dijadikan patokan). Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia harus sesuai dengan nafas Indonesia sendiri.

Mari kita berkaca pada sejarah lagi. Pada 19 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan Piagam kepada Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII yang menetapkan kedua penguasa Yogyakarta itu pada kedudukannya.

Piagam untuk Sri Sultan HB IX

Piagam Kedudukan Sri Paduka Ingkeng Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono IX

Kami, Presiden Republik Indonesia, menetapkan:

Ingkeng Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono, Senopati Ing Ngalogo, Abdurrahman Sayidin Panotogomo, Kalifatullah Ingkang Kaping IX Ing Ngayogyakarta Hadiningrat, pada kedudukannya,

Dengan kepercayaan bahwa Sri Paduka Kangjeng Sultan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga, untuk keselamatan Daerah Yogyakarta sebagai bagian daripada Republik Indonesia.

Jakarta, 19 Agustus 1945

Presiden Republik Indonesia

Ir. Sukarno

Piagam untuk Sri Paku Alam VIII

Piagam Kedudukan Sri Paduka Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII

Kami, Presiden Republik Indonesia, menetapkan:

Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII Ingkang Kaping VIII, pada kedudukannya,

Dengan kepercayaan bahwa Sri Paduka Kangjeng Gusti akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga, untuk keselamatan Daerah Paku Alaman sebagai bagian daripada Republik Indonesia.

Jakarta, 19 Agustus 1945

Presiden Republik Indonesia

Ir. Sukarno

Kita juga harus mengacu kepada UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada UU No.3 Tahun 1950 itu mengamanatkan bahwa Wilayah Kasultanan Jogjakarta dan Daerah Paku Alaman ditetapkan menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta yang setingkat dengan Provinsi. Kini, kelalaian DPR Pasca Reformasi yang lupa untuk menyebutkan adanya daerah setingkat provinsi akan dikoreksi maka koreksinya adalah bukan menghapus Daerah Istimewa Yogyakarta melainkan mengamandemen UU Pemerintahan Daerah tersebut untuk memasukkan klausul tentang daerah setingkat provinsi.

Kita seharusnya malu. Pada saat negara lain seperti Amerika Serikat menghargai semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, kita justru sedang mencoba merusak kebhinnekaan yang ada di Nusantara ini.