Mengalihkan Penjahat Century dan Upaya Mengawal Kasus Century

Posted on April 13, 2010 oleh

0


Pasca rekomendasi DPR mengenai kasus bail out Bank Century, kita tidak mendapatkan kemajuan yang berarti mengenai penyelesaian kasus tersebut. Dalam pidatonya menanggapi rekomendasi DPR, Presiden nyata-nyata telah menentang rekomendasi DPR dengan menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dalam kebijakan bailout Bank Century. Saya yakin bahwa pidato Presiden tersebut dijadikan dasar oleh penegak hukum untuk tidak menindaklanjuti kasus century. Polisi, KPK dan Kejaksaan sangat lambat dalam menangani kasus tersebut.

Kini, yang dipertontonkan di depan kita justru drama pengalihan penjahat Century. Misbakhun, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS telah dijadikan tersangka kasus LC fiktif oleh polisi. Kepada publik sedang dipertontonkan bahwa penjahat Century bukanlah nama-nama yang disebutkan dalam rekomendasi DPR melainkan Misbakhun. Saya tidak mencoba mengatakan bahwa Misbakhun itu tidak bersalah dalam kasus LC fiktif tersebut karena pengadilan terhadap kasus tersebut belum jatuh vonisnya. Akan tetapi, saya melihat kejanggalan dalam penanganan kasus Bank Century ini. Kasus LC fiktif Misbakhun dilaporkan oleh Andi Arief, seorang Juru Bicara Presiden yang artinya adalah “orang istana”. Dari sini, saya melihat bahwa polisi lebih takut kepada orang istana kepresidenan daripada Senayan.

Kita tentu tidak boleh diam saja melihat hal tersebut. Kita harus terus mengawal agar kasus Bank Century tersebut dapat diselesaikan secara tuntas. Apabila memang Sri Mulyani dan Boediono itu tidak bersalah, biarlah itu vonis tidak bersalah itu diputuskan oleh pengadilan, bukan oleh Presiden. Secara politik, DPR menyatakan bahwa bail out Bank Century bermasalah sedangkan Presiden menyatakan bahwa bail out Bank Century tersebut sudah sesuai dengan kondisi perekonomian global waktu itu, yaitu untuk menyelamatkan perekonomian nasional. Saya sendiri percaya bahwa perekonomian kita waktu itu tidak akan ambruk apabila Bank Century dilikuidasi. Alasan psikologis yang disampaikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan bail out waktu itu merupakan alasan yang tidak dapat dikuantifisir alias tidak dapat diukur. Masyarakat dapat ditenangkan dengan pernyataan bahwa Bank Century akan ditutup karena bank itu dirampok oleh pemiliknya sendiri, bukan karena alasan-alasan yang lain. Faktanya, Bank Century memang dirampok oleh pemiliknya sendiri.

Saya melihat bahwa DPR harus melangkah ke tahap berikutnya yaitu menggunakan Hak Menyatakan Pendapat agar Pemerintah lebih serius dalam menyelesaikan kasus bail out Bank Century tersebut. DPR jangan diam terlalu lama. Lihat saja, sampai saat ini belum ada Gubernur Bank Indonesia yang definitif. Mengapa DPR tidak mendesak Presiden untuk segera mengurumkan nama Calon Gubernur BI? DPR juga tidak boleh diam melihat kasus di Polri dan Kejaksaan berkait markus pajak. DPR harus meminta agar Kapolri dan Kejaksaan Agung diganti karena kedua pimpinan lembaga itu terbukti tidak dapat membersihkan instansinya dari praktek-praktek kriminal. DPR juga harus mengupayakan agar Direktorat Jenderal Pajak dipisahkan dari Kementerian Keuangan agar pengawasan terhadap kantor yang mengurus pajak tersebut bisa lebih efektif dan efisien. Intinya adalah DPR jangan tinggal diam saja melihat rekomendasinya dilecehkan oleh pemerintah. Ingat, kepolisian, kejaksaan dan bahkan KPK adalah bagian dari pemerintah. Belum lagi PPATK yang dengan berbagai alasan tidak mampu menelusuri aliran dana bail out Bank Century tetapi dengan cepat dapat mengeluarkan aliran dana Rp24Milyar dalamkasus Gayus Tambunan dan aliran dana mencurigakan Rp64M milik Bahasyim.

Walaupun tidak dapat dibuktikan dan PPATK “tidak mampu” menelusuri, naluri saya meyakinkan saya bahwa bail out Bank Century waktu itu ada hubungannya dengan pemilu legislatif dan pilpres. Dalam ekonomi ada teori yang menyatakan ekonomi yang digerakkan oleh siklus politik. Setiap siklus politik memiliki peran untuk menggerakkan ekonomi. Akan ada dana besar yang digelontorkan dalam setiap pemilu. Ekonomi yang digerakkan oleh siklus politik itu merupakan fakta di mana pada saat pemilu terjadi pergerakan ekonomi terutama dari sektor percetakan, sablon, dan konfeksi. Selain itu, juga ada biaya yang dipergunakan untuk melakukan mobilisasi massa. Menurut saya, ada motif politik dari bail out Bank Century. Motif memperkaya diri mungkin tidak ada. Akan tetapi, motif politik/kekuasaan saya percayai ada. Untuk yang mempercayai integritas Sri Mulyani dan Boediono berkaitan dengan tidak adanya motif memperkaya diri dari kedua pribadi tersebut, cobalah alihkan sedikit kepada motif politik/kekuasaan karena motif tidak melulu soal uang, harta atau kekayaan saja melainkan bisa juga soal yang lain seperti kekuasaan.

Dus, mari kawal terus penyelesaian kasus bail out Bank Century.

Posted in: Hukum, Nasional