Terhadap Anggota Koalisi Yang Kritis Presiden Menghadapi Simalakama

Posted on Maret 4, 2010 oleh

0


Bangunan Koalisi Pemerintahan Yang Rapuh

Sidang Paripurna DPR pada Rabu (3/3/2010) malam telah mengambil keputusan terhadap kasus Bank Century. Keputusan diambil dengan mekanisme pemungutan suara (voting). Hasil dari pemungutan suara terakhir adalah Paripurna DPR menyetujui bahwa proses pemberian FPJP dan PMS kepada Bank Century bermasalah (opsi C). Fraksi yang memilih opsi C adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi Partai GERINDRA dan Fraksi Partai HANURA. Sedangkan, fraksi yang memilih opsi A yang menyatakan bahwa pemberian FPJP dan PMS kepada Bank Century tidak bermasalah adalah Fraksi PD, Fraksi PAN, dan Fraksi PKB. Dalam bentuk suara, opsi A dipilih oleh 212 Anggota Dewan dan opsi C dipilih oleh 325 Anggota Dewan. Fraksi PAN dan Fraksi PKB tidak seluruhnya mendukung pilihan fraksi karena dari 48 anggota Fraksi PAN hanya 39 orang yang memilih opsi A. Menurut Alvien Lie, Ruslan Rais dan Mumtaz Rais tidak ikut voting karena hal tersebut bertentangan dengan hati nurani mereka. Di PKB, Lily Wahid pun memilih berseberangan dengan fraksinya dengan memberi suara untuk opsi C.

Keputusan paripurna DPR terhadap hasil kerja Panitia Khusus Angket Century telah diambil. Keputusan yang melawan pemerintah. Ironisnya, tiga fraksi anggota koalisi pemerintah, yaitu Partai Golkar, PKS dan PPP, memberikan suara bertentangan dengan kehendak Partai Demokrat sebagai pimpinan koalisi. Hanya tiga fraksi anggota koalisi yang loyal yaitu Partai Demokrat, PAN dan PKB.

Hasil paripurna DPR memperlihatkan bahwa koalisi pemerintahan yang dibangun oleh Presiden SBY adalah koalisi yang rapuh. Mitra koalisi merasa bahwa mereka berkontrak dengan Presiden, bukan dengan Partai Demokrat. Dari berita yang kita ikuti memang terlihat kontrak politik pada pilpres 2009 antara SBY dengan Partai Politik ditandatangani oleh SBY dengan Ketum dan Sekjen parpol. Tidak ada kontrak politik antara mitra koalisi dengan Partai Demokrat. Tidak pula ada Piagam Koalisi yang ditandatangani seluruh Ketum dan Sekjen Parpol yang berisi klausul-klausul hak dan kewajiban pesertakoalisi. Mohon maaf apabila salah. Akan tetapi, pernyataan Partai Golkar dan PKS bahwa mereka berkoalisi dengan SBY dan bukan Partai Demokrat menyiratkan hal tersebut.

Beranikah Presiden SBY Melakukan Penggantian Menteri dari Mitra Koalisi yang Kritis?

Presiden SBY saaat ini berada dalam situasi yang dilematis. Tidak melakukan penggantian menteri dari mitra koalisi yang kritis akan membuat duri dalam daging. Mitra koalisi lain yang membebek akan belajar dari hasil Pansus Century kemarin dan akan berani kritis juga apabila Presiden SBY tidak mengambil tindakan tegas kepada mereka. Sebaliknya, apabila Presiden SBY mengganti menteri dari mitrakoalisi yang kritis tersebut dan tidak bisa menggandeng mitra koalisi yang baru dari unsur PDIP, Partai GERINDRA atau Partai HANURA maka posisi pemerintah akan sulit di hadapan DPR. Mitrakoalisi yang dicerai sudah barang tentu bukan lagi kritis terhadap pemerintah melainkan akan menggigit.

Menurut saya, kebimbangan baru yang lebih parah akan menimpa Presiden SBY. Di satu sisi, PD dan PAN sudah meminta agar menteri dari mitra koalisi yang kritis agar diganti. Akan tetapi, berjalan terus hanya dengan bermodalkan PD, PAN dan PKB tentu akan membuat jalan yang dihadapi pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid IIb akan penuh onak dan duri. Tidak mengganti mereka, onak dan duri itu ada di dalam daging. Sebuah keputusan sulit untuk diambil. Hanya ketegasan dan decisiveness yang mampu membuat Presiden SBY mengambil keputusan.

Mari kita tunggu tanggapan Pemerintah terhadap hasil paripurna DPR kemarin malam dan kita tunggu apakah Partai Golkar, PKS dan PPP akan ditalak tiga dari koalisi atau hanya ditalak 1.

Ditandai:
Posted in: Politik