Koalisi Untuk Mencuri Uang Rakyat

Posted on Februari 1, 2010 oleh

0


A coalition is an alliance among individuals or groups, during which they cooperate in joint action, each in their own self-interest, joining forces together for a common cause. This alliance may be temporary or a matter of convenience. A coalition thus differs from a more formal covenant. Possibly described as a joining of ‘factions’, usually those with overlapping interests rather than opposing. (Wikipedia)

Koalisi adalah persekutuan antara individu-individu atau kelompok di mana mereka bekerjasama dalam aksi bersama, masing-masing dengan kepentingan sendiri, bla-bla-bla.

Koalisi dalam konteks politik bisa berarti persekutuan untuk membentuk pemerintahan bersama. Bisa pula persekutuan untuk menjadi oposisi. Bahkan bisa pula bersekutu untuk suatu kasus tertentu. Contoh paling hangat mengenai bersekutu untuk suatu kasus tertentu adalah koalisi dalam Pansus Hak Angket Century.

Koalisi kekuatan politik untuk membentuk pemerintahan dilakukan apabila partai yang memenangi pemilihan umum tidak memenangkan pemilihan umum itu dengan angka mutlak. Angka mutlak di sini bisa diperdebatkan jumlahnya. Akan tetapi, menurut saya, 51% sudah dapat dianggap mutlak karena apabila dilakukan voting, pemenang 51% suara dalam pemilu akan menang apabila seluruh legislatornya satu kata. Dengan sistem parliementary treshold seperti yang diberlakukan di Indonesia, pemenang 51% suara pemilih akan memiliki lebih dari 51% kursi parlemen. Suara bulat dari anggota legislator pemenang pemilu seperti ini akan selalu memenangkan pemungutan suara/voting.

Potret di Indonesia sejak Pemilu 1999 adalah tidak ada pemenang mutlak pemilu. Adanya pemenang mutlak pemilu sudah menjadi sejarah. Pemilu 1999 mengantarkan PDIP sebagai jawara pemilu dengan 34% suara. Pemilu 2004 mengantarkan Golkar sebagai juara pemilu dengan 21% suara. Pemilu 2009 mengantarkan Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu (istilah Ruhut Sitompul) dengan 20% suara. Dalam tabulasi hasil pemilihan umum, Partai Demokrat menjadi partai teratas dalam mendulang suara rakyat. Partai ini sebenarnya mampu menjadi lone ranger dalam mencalonkan pasangan Capres dan Cawapres. Akan tetapi, karena hanya mendapatkan 20% suara yang kira-kira konversinya menjadi sekitar 25% kursi parlemen, posisi pemerintahan yang diusung secara lone ranger itu walaupun memenangi pilres akan lemah karena dukungan parlemen yang kurang. Oleh karena itu, dibentuklah koalisi untuk bersama memerintah Republik ini dengan Capres dan Cawapres yang mau atau tidak mau harus diterima oleh partai apa pun yang ingin bergabung dalam koalisi.

Semua pimpinan partai politik yang bergabung dalam koalisi menandatangani kontrak politik. Entah apa isinya, hanya pihak-pihak yang menandatangani kontrak politik itu yang tahu. Anggota partai belum tentu dapat mengakses isi kontrak politik tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan salah satu legislator dari Partai Golkar yang menyatakan bahwa Partai Golkar bukan anggota koalisi. Pernyataan yang kemudian dibantah oleh Ketua Umum Golkar.

Apa pun isi kontrak politik untuk membentuk pemerintahan 2009 – 2014, saya dengan kuat menduga bahwa di dalamnya tidak ada klausul yang menyatakan bahwa anggota koalisi pemerintahan 2009 – 2014 wajib melindungi semua kebijakan yang diambil oleh pemerintahan periode 2004 – 2009. Saya juga kuat menduga bahwa tidak ada klausul yang menyatakan bahwa peserta koalisi wajib mendukung kebijakan merugikanrakyat yang diambil pemerintah periode 2004 – 2009 dan periode 2009 – 2014. Pendeknya, saya ingin mengatakan bahwa di dalam kontrak politik tersebut tentu tidak ada klausul bahwa mereka berkoalisi untukmencuri uang rakyat.

Menurut saya adalah aneh bahwa peserta koalisi 2009 – 2014 harus solid melindungi kebijakan yang diambil oleh pemerintahan periode 2004 – 2009. Pansus Hak Angket Century ditekan dengan isu-isu evaluasi kolaisi dan reshuffle kabinet. Saya sendiri melihat bahwa ada satu fraksi di dalam Pansus Hak Angket Century yang terlihat tidak ingin membuat kasus Century ini menjadi terang-benderang walaupun Ketua Dewan Pembinanya telah memberikan pesan agar kasus Century dibuka seterang-terangnya.

Saya ingin memberi pesan kepada partai peserta koalisi agar hendaknya peserta koalisi ini bersekutu untukmembangun bangsa dan menyejahterakan rakyat, bukan malah sebaliknya berkoalisi untuk mencuri uangrakyat. Sebagai rakyat, saya merasa bahwa uang rakyat telah dicuri untuk bailout akal-akalan Bank Century. Dalam proses pengambilan keputusan bailout nampak nyata bahwa segala hal dilakukan agar bailout itu dapat dilakukan. Perubahan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku surut sehari dan penggunaan Laporan Keuangan Bank Century yang tidak aktual hanya merupakan sebagian contoh dari proses akal-akalan itu.

Untuk Pansus Hak Angket Century, saya ingin melihat apakah Anda semua ini berdiri di belakang rakyat atau bersatu dalam koalisi untuk membohongi rakyat. Pilihan Anda semua akan menentukan apakah rakyatakan terus mendukung Anda atau justru menjadikan Anda public enemy mengikuti nama-nama lain yang sudah dijadikan public enemy yang selalu dirongrong dengan aksi unjuk rasa di mana pun mereka berada.

Ditandai:
Posted in: Politik