Freeport Harus Dinasionalisasi atau Dijadikan BUMD Papua

Posted on Januari 5, 2010 oleh

2


Kontrak karya pertambangan Freeport adalah kecelakaan sejarah bagi Indonesia. Kontrak karya itu hanya menguntungkan perusahaan Amerika itu dan sebagian orang Jakarta yang turut membidani lahirnya kontrak karya tersebut. Sedangkan, penduduk Papua yang memiliki sumber daya alam yang dirusak oleh Freeport itu tetap saja miskin.

Saya sangat setuju agar Freeport dinasionalisasi atau paling tidak dijadikan BUMD Papua. Alasan paling mendasar untuk nasionalisasi Freeport atau BUMD-isasi adalah kepentingan nasional berada di atas kepentingan yang lain.

Jujur saja mari kita pandang, lebih banyak mana keuntungan yang didapat oleh perusahaan itu dengan keuntungan yang didapat Bangsa Indonesia. Ada isu di luar sana bahwa Freeport tidak jujur dalam melaporkan unsur-unsur mineral yang diangkut ke luar dari wilayah Papua. Saya sendiri tidak tahu persis tetapi konon banyaknya unsur mineral yang dikapalkan keluar lebih dari jumlah yang dilaporkan secara resmi. Gambarannya begini, apabila yang resmi dilaporkan itu 4 unsur maka dokumen internal Freeport konon memiliki daftar lebih dari 4 unsur itu.

Saya sendiri tidak melihat adanya keuntungan dari diberikannya kontrak karya kepada Freeport itu selain dikurashabisnya kekayaan Papua dan dirusaknya lingkungan hidup di sana. Sementara, penduduk Papua yang memiliki kekayaan alam tetap hidup dalam kubangan kemelaratan. Silakan kemukakan keuntungan yang didapat oleh negara kita dari kontrak karya itu. Apakah itu sebanding dengan kemelaratan yang dialami penduduk Papua? Apakah itu sebanding dengan harga yang harus dibayar mahal oleh Bangsa Indonesia berupa keinginan penduduk Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia?

Saya mungkin bukan siapa-siapa. Saya bukan pejabat negara. Bukan pula orang terkenal. Saya hanya rakyat biasa yang tidak pernah merasakan keuntungan dari adanya Freeport di Papua. Saya tidak pernah menerima uang sepeserpun dari adanya kontrak karya Freeport itu. Saya tidak pernah menjual kekayaan negara ini kepada pihak manapun. Oleh karenanya, saya bisa bebas bersuara tentang nasionalisasi Freeport. Berbeda dari orang penting di Republik ini yang mungkin menjadi calo kontrak karya pada zaman kesalahan sejarah itu dibuat, yaitu ketika kontrak karya untuk pertamakali dibuat dan ketika kesalahan sejarah kembali dibuat saat kontrak karya itu diperbarui. Mereka tentu menerima sesuatu dari Freeport atas jasa menjadi calo atau mungkin pemberian cuma-cuma.

Kejadian terakhir di mana Freeport menolak memberi avtur kepada Garuda pada 3 Januari 2010 sudah membuktikan bahwa kita ini tidak berdaulat di pekarangan rumah sendiri. Freeport yang merupakan perampok kekayaan alam Papua menjadi tuan bagi kita Bangsa Indonesia. Saya hanya dapat mengatakan kasihan kepada Penguasa Republik Ini. Dihina oleh RMS dengan tari Cakalele tidak seberapa menyakitkan daripada dihina oleh orang asing di pekarangan rumah sendiri.

Freeport harus dinasionalisasi. Atau, paling tidak dibatalkan kontrak karyanya dan diserahkan kepada penduduk Papua apakah akan dikelola atau dibiarkan kembali menjadi hutan rimba. Kekayaan alam itu adalah milik mereka, bukan milik orang Jakarta.

Ditandai:
Posted in: Ekonomi, Nasional