Jadi, Masih Perlukah Anggota DPR Incumbent Dipertahankan?

Posted on Maret 5, 2009 oleh

2


Skandal lagi-skandal lagi. Bosen deh!

Sepertinya nggak ada takutnya anggota DPR itu untuk melakukan skandal yang merugikan negara. Setelah sebelumnya beberapa anggota DPR diciduk KPK karena suap, kini ada lagi anggota DPR yang dibekuk KPK. Nggak usah disebutin namanya, saya yakin sudah pada tahu. Kan Soetrisno Bachir sudah memecat aleg tersebut dari PAN. Walaupun, apabila nanti ternyata yang bersangkutan tidak terbukti bersalah, PAN akan mengembalikan keanggotaan dan merehabilitasi nama baiknya. Baiklah, tidak apa-apa.

Saya jadi berpikir apakah bangsa kita akan terus melihat drama menyedihkan seperti itu dalam panggung perpolitikan nasional? Kapan kita mau berubah? Kapan kita mau menjadikan hari ini lebih baik dari kemarin apabila lagi dan lagi kita disuguhi berita penangkapan anggota DPR seperti itu. Saya sendiri merasa bosan. Bukan karena saya seorang caleg. Saya maju jadi caleg adalah karena bosan melihat sementara anggota dewan yang kerjanya hanya menggerogoti keuangan negara, melakukan perbuatan yang sangat merugikan rakyat.

Apabila anggota DPR tidak takut tertangkap KPK, mungkin saja karena hukuman yang akan diterima terlalu ringan dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam hal pemberantasan korupsi ini, kita harus memberlakukan hukuman minimal, jangan hukuman maksimal. Dan, hukuman minimal itu harus diberikan bukan berdasarkan jumlah uang negara yang dikorupsi melainkan harus didasarkan pada perbuatan korupsinya. Saya mengajurkan hukuman minimal 20 tahun penjara untuk perbuatan korupsi itu. Dengan begitu, anggota dewan akan mikir sampai pusing apabila akan melakukan tindak pidana korupsi. Apa iya uang yang ia korupsi akan sebanding dengan hukuman minimal yang akan diterimanya apabila ia tertangkap tangan oleh KPK?

Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah anggota DPR incumbent perlu dipertahankan alias dipilih kembali pada pemilu 9 April 2009 yang tinggal 35 hari lagi?

Begini saja deh, selain penuh skandal, anggota DPR 2004 – 2009 itu miskin prestasi. Bukan saya yang bicara melainkan Editorial Media Indonesia. Silakan baca Prestasi Buruk Legislator. Beberapa produk hukum hasil kerja DPR 2004 – 2009 dan pemerintah banyak yang digugat oleh masyarakat ke Mahkamah Konstitusi. Itu bukti bahwa anggota DPR itu tidak bekerja untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Mereka bekerja untuk kepentingan dirinya dan partainya. Sudah begitu, DPR Mudah Tersinggung. Akhirnya, karena memandang bahwa DPR 2004 – 2009 citranya memang buruk, Media Indonesia mengajak untuk Mengganti DPR Yang Tak Kunjung Kapok.

Saya setuju ajakan Media Indonesia itu. Untuk masyarakat di Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon, gantilah anggota DPR dengan saya. Saya memiliki visi Indonesia Untuk Indonesia. Untuk yang malas membuka taut ke visi saya itu, di bawah saya berikan garis besarnya:

Visi tersebut sangat sederhana. Hanya sebuah kalimat yang berbunyi “Indonesia untuk Indonesia”.

Pengejawantahan dari visi tersebut pun sesederhana visi tersebut. Apa pun yang berasal dari Indonesia harus untuk Indonesia. Kita punya minyak bumi yang disedot dari perut bumi Indonesia maka minyak bumi tersebut harus untuk Indonesia. Adalah tidak pada tempatnya menjual semua produk olahan minyak bumi di Indonesia dengan harga internasional. Jangan membandingkan dengan Singapura yang tidak memiliki tambang minyak. Kita harus mampu menambang dan mengolah minyak bumi kita sendiri. Bukannya mengekspor mentah-mentah minyak dari perut bumi kita yang konon merupakan jenis minyak yang mutunya kualitas terbaik lalu membeli minyak setengah matang untuk dipisah-pisah menjadi berbagai macam produk bahan bakar dan produk olahan lainnya. Tidak pada tempatnya pula PLN kita kesulitan pasokan batubara karena bumi kita kaya akan batubara. Tidak pada tempatnya pula harga minyak goreng kita dipaksa mengikuti harga internasional karena kita memiliki kebun sawit yang mampu mencukupi kebutuhan minyak dalam negeri kita.

Pengejawantahan kedua dari visi itu adalah mencintai produksi dalam negeri. Sungguh mengherankan, sebagai negara agraris penghasil buah-buahan tetapi negeri kita dibanjiri buah-buahan yang berasal dari luar negeri. Jumlah impor buah kita pertahunnya mencapai USD 290 juta. Buah-buahan yang diimpor itu, sayangnya, bukan buah yang memang tidak tersedia di Indonesia. Banyak buah yang diproduksi oleh petani kita ini tidak laku karena dibanjiri produk identik dari negara lain. Praktek impor yang membunuh petani dalam negeri seperti itu harus dikoreksi. Kita harus makmur bersama. Bukan sebagian makmur meninggalkan yang lainnya. Masih di sektor yang sama, petani gula kita menjerit karena Departemen Perdagangan kita mengijinkan impor gula yang membunuh produsen tebu nasional. Impor tentu saja diperbolehkan apabila tujuannya adalah untuk menutup kekurangan produksi. Akan tetapi, impor yang membunuh produsen dalam negeri tidak boleh diteruskan.

Penerapan Indonesia untuk Indonesia yang lain adalah penghapusan diskriminasi di Indonesia. Semua warga negara bersamaan kedudukannya di muka hukum. Kita tidak boleh mempersulit warga negara dari etnis atau agama/kepercayaan tertentu untuk mendapatkan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Semua warga negara adalah orang Indonesia. Tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, semuanya sederajad.

Turunan dari hal di atas adalah keharusan negara untuk melindungi warga negara Indonesia di mana pun berada. Saya sangat menyayangkan negara yang acuh tak acuh terhadap nasib para pekerja migran kita yang acapkali teraniaya di luar negeri. Di satu sisi, pemerintah mengijinkan pengiriman TKI untuk bekerja di sektor-sektor informal sebagai pembantu rumah tangga, pengasuh anak atau perawat jompo tetapi pemerintah malas memberi mereka perlindungan hukum yang sepantasnya. Kegagalan pemerintah menciptakan lapangan kerja di dalam negeri dibayar dengan mengijinkan wanita-wanita kita direndahkan martabatnya dengan menjadi pembantu rumah tangga atau pekerja di lapangan kerja berpendidikan rendah dan berketerampilan rendah. Saya sendiri berpandangan bahwa pengiriman TKI sebagai pembantu rumah tangga atau yang sederajad harus dihentikan. Di luar negeri tersedia lapangan kerja di sektor yang lebih baik, misalnya sebagai perawat di rumah sakit atau hospitality industri yang lain. Pada sektor seperti itu atau yang lebih tinggi kita kirimkan TKI kita sehingga para TKI kita di negara tujuan kerja juga diperlakukan dengan baik dan bermartabat.

Indonesia harus untuk Indonesia, bukan untuk yang lainnya. Sesederhana itu visi saya tetapi yakinlah, saya sangat membenci mereka yang mengobral aset bangsa ke kapitalis-kapitalis global tanpa memikirkan kerugian jangka panjang yang akan ditanggung oleh bangsa ini.

Kita harus berani menegakkan kepala. Ke depan, kita harus percaya diri untuk menolak segala tekanan dari luar demi martabat kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus bertekad untuk bekerja keras mewujudkan kemandirian bangsa. Tekad itu, tentu saja ada di dalam Gerakan Indonesia Raya.

Visi Indonesia Untuk Indonesia itu berkembang karena saya melihat bahwa bangsa ini sudah kehilangan nasionalisme dan berubah menjadi Bangsa Anasionalis. Saya menulis sebagai penutup tulisan saya itu dengan kalimat:

Kalau kita sudah tidak memiliki nasionalisme Indonesia maka keruntuhan Indonesia adalah kenis
cayaan. TNI tidak akan mampu mengatasi apabila seluruh wilayah secara bersamaan menyatakan pensiun dari NKRI. Jujur saja, kemungkinan itu bisa terjadi.

Selebihnya, silakan baca sendiri di sana. Ada sedikit kritik saya atas nilai pengikat kita sebagai bangsa yang mulai luntur.

Saya tidak menjanjikan yang muluk-muluk. Saya ini calon anggota DPR, bukan calon Bupati, Walikota, Gubernur atau Presiden. Tidak mungkin saya menjanjikan akan memberikan pendidikan gratis atau berobat gratis. Saya hanya akan mengajak semua pihak untuk Mengembalikan Kedaulatan Bangsa Atas Semua Bidang. Untuk melaksanakan visi saya itu saya memiliki misi antara lain:

  • Menjaga agar UU yang dihasilkan DPR RI 2009 – 2014 nanti tidak bertentangan dengan UUD 1945
  • Menjaga agar UU yang dihasilkan DPR RI 2009 – 2014 nanti tidak berpotensi merugikan bangsa dan negara
  • Mengamandemen UU yang berdasarkan hasil penelaahan saya berpotensi merugikan bangsa dan negara
  • Memberantas korupsi di DPR RI

Tidak muluk-muluk tetapi insya’ Allah Indonesia akan memiliki DPR dengan prestasi dan kinerja yang sesuai dengan harapan rakyat. Saya yakin bahwa Allah akan meridloi perjuangan saya ini.

Posted in: Pemilu 2009, Politik