Pemilih Partisipatif Akan Meminimalisir Munculnya Aleg Korup

Posted on Februari 5, 2009 oleh

3


Di sebuah negara demokrasi, idealnya, setiap warga negara sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Seorang warga negara harus sadar akan haknya untuk bersamaan di depan hukum dan pemerintahan. Sadar akan haknya untuk mendapatkan penghidupan yang layak demi kemanusiaan. Sadar akan haknya untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Sadar akan hak-hak yang lain termasuk sadar akan hak untuk memilih dan dipilih. Di sini lain, setiap warga negara pun harus sadar akan kewajibannya sebagai warga negara, di antaranya wajib menaati hukum sesuai dengan peraturan hukum yang ada di Indonesia. Sadar untuk wajib ikut serta dalam usaha-usaha pembelaan negara, dan lain-lain.

Dalam hubungannya dengan hajat nasional yang paling dekat, yaitu Pemilihan Umum yang akan diselenggarakan pada 9 April 2009 nanti, pemilih memiliki sedikitnya tiga hak, yaitu hak untuk bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Hak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat, dan hak untuk memilih dan dipilih. Dalam sebuah masyarakat demokratis yang ideal, keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum haruslah bersifat partisipatif. Artinya, setiap warga negara memiliki kesadaran untuk memilih atau dipilih. Setiap warga negara memiliki kesadaran untuk datang atau tidak datang ke TPS atas kemauannya sendiri, bukan karena hal yang lain. Akan tetapi, dari safari saya ke beberapa tempat di dapil saya di Banten II yang meliputi wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon, saya banyak mendapat masukan bahwa ada sebagian masyarakat yang hadir ke TPS bukan karena kesadarannya sebagai warga negara yang memiliki hak melilih dan dipilih, melainkan karena hal lain, berupa pemberian uang oleh para kontestan pemilu/caleg.

Pada keadaan masyarakat yang demikian, diceritakan bahwa pemilih datang ke TPS apabila ada yang memberi insentif, biasanya berupa uang. Yang tidak mendapat sentuhan uang sama sekali, memilih untuk tidak pergi ke TPS. Hal tersebut memperlihatkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Bahkan, dalam pemilihan yang lain seperti pilkada dan pilkades pun terjadi seperti itu. Ketika saya tanyakan penyebab semua itu, saya mendapat jawaban bahwa hal tersebut sudah menjadi tradisi yang diwariskan sejak lama. Saya tidak mau menyebut pihak yang disebutkan telah mewariskan tradisi tersebut tetapi saya yakin para pembaca semua dapat menebaknya.

Sejak lama, masyarakat di Banten, khususnya Banten II, telah dibuai oleh tradisi “menerima uang” untuk pergi ke TPS. Kita tentu ingat bahwa pada masa yang lalu, pemilih hanya memilih partai politik, bukan memilih nama orang. Dengan demikian, partai politiklah yang telah mewariskan hal-hal yang tidak baik kepada masyarakat. Demi untuk memenangkan pemilihan, partai politik menggunakan tujuan menghalalkan cara. Bukan mendidik masyarakat untuk sadar akan hak dan kewajibannya, terutama hak dan kewajiban yang berkaitan dengan politik.

Kegiatan seperti itu berlangsung puluhan tahun dan dalam berkali-kali kegiatan pelilu. Akibatnya, masyarakat yang telah terbiasa menjadi merasa sulit untuk mengubah tradisi yang tidak benar itu. Bahkan warga masyarakat dengan terang-terangan berani menyampaikan pertanyaan seperti, “Kami nanti akan mendapat apa apabila mencoblos.” Di lain tempat, saya mendapatkan kalimat, “Itu bukan jual-beli suara melainkan tanda terimakasih saja untuk rakyat yang sudah panas-panas datang ke TPS. Itung-itung untuk beli Es.” Di beberapa tempat, beberapa orang menanyakan, “Pak, nanti ada serangan fajarnya atau tidak? Saya kira kalau tidak ada serangan fajar, sulit membuat masyarakat untuk memilih.”

Bukan saja warga masyarakat yang mengutarakan hal seperti itu. Bahkan, saya mendapat informasi ketika turun ke dapil bahwa ada caleg yang ketika sosialisasi mengatakan, “Kalau nggak punya duit jangan nyaleg.” Apabila yang dimaksud adalah duit untuk melakukan kegiatan sosialisasi termasuk membuat peraga-peraga sosialisasi, bolehlah dikatakan demikain. Akan tetapi, apabila yang dimaksudkan adalah uang untuk dibagi-bagi pada saat fajar menjelang hari H pemilu, sungguh sangat disayangkan pernyataan tersebut.

Saya berani menyampaikan bahwa semua stakeholders pemilu telah mengetahui hal tersebut. Akan tetapi, mereka seperti tidak mampu berbuat apa-apa. Praktek yang sudah berlangsung puluhan tahun seperti sulit untuk dihentikan lagi seakan-akan tidak ada yang mampu memperbaiki nasib bangsa ini. Saya pun hanya bisa berharap bahwa masyarakat dapat berubah dari pemilih pasif yang hanya menunggu untuk diberi insentif menjadi pemilih partisipatif yang berangkat ke TPS untuk memilih karena kesadaran akan hak untuk memilih dan dipilih.

Pemilih partisipatif akan melahirkan anggota dewan yang baik, bersih, jujur, amanah dan aspiratif karena anggota dewan yang seperti itu dipilih bukan karena bagi-bagi uangnya melainkan karena hal yang lain. Mungkin karena ketokohannya atau karena rakyat telah mengetahui rekam jejak caleg tersebut. Sebalignya, tradisi masyarakat yang selalu mau menerima uang dari calon (calon apa pun) akan melahirkan pejabat/anggota dewan yang cenderung korup karena untuk membagi-bagi uang kepada masyarakat, calon-calon itu tentu mengeluarkan modal yang tidak kecil. Modal membuat alat sosialisasi nilainya dapat lebih kecil nilainya daripada modal untuk memberi sejumlah uang kepada masyarakat.

Kapankah kita dapat memiliki pemilih partisipatif yang akan melahirkan kepala desa, kepala daerah, anggota dewan dan senator yang insya’ Allah tidak akan korup?

Posted in: Pemilu 2009, Politik