Partai Politik Wajib Memberikan Pendidikan Politik Kepada Rakyat

Posted on November 9, 2008 oleh

1


Usia Republik ini sudah 63 tahun. Sepanjang sejarahnya, telah dilaksanakan pemilu sebanyak sembilan kali yaitu pemilu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004. Akan tetapi, banyak yang mengatakan bahwa pemilu di Republik ini belum berkualitas karena rakyat dianggap masih belum melek politik.

Dari literatur sejarah kita mendapatkan pencerahan bahwa pemilu pada tahun 1955 merupakan pemilu paling demokratis di negeri ini. Setelah itu, pemilu turun kualitas demokrasinya. Kita tentu ingat pada awal Orde Baru berkuasa, pemerintah menyederhanakan sistem kepartaian di negara ini. Jumlah partai dibatasi jumlahnya hanya menjadi dua saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia ditambah sebuah Golongan Karya. Yang disebut terakhir bukan merupakan partai politik tetapi diperbolehkan mengikuti pemilu. Sebuah kebijakan yang aneh.

Selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru, rakyat Indonesia dijauhkan dari politik. Politik sebagai panglima yang dijalankan oleh pemerintahan lama digantikan dengan ekonomi sebagai panglima. Penjauhan rakyat dari politik dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas nasional. Bahkan, selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru, hasil pemilu sudah diplot sedemikian rupa sehingga di setiap pemilu urutan hasil pemilu tidak pernah berubah, selalu saja Golkar, PPP baru PDI. Selama itu pun, baik pemerintah maupun partai politik tidak memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Sebagian besar rakyat dibiarkan tetap sebagai massa mengambang.

Menyusul runtuhnya Orde Baru, keran politik dibuka lagi selebar-lebarnya sehingga partai politik bermunculan seperti cendawan di musim hujan. Sayangnya, banyaknya partai politik tersebut belum berbanding lurus dengan tingkat kemelekan politik rakyat. Banyaknya partai politik terjadi karena pemain lama berlomba-lomba mendirikan partai politik baru, bukan karena besarnya kesadaran rakyat untuk ikut berpolitik.

Pembelengguan politik selama 32 tahun telah membuat rakyat menjadi apolitik. Tentu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali membangkitkan kesadaran politik rakyat. Partai politik sebagai pemain di barisan terdepan memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan politik bagi rakyat. Pemerintah harus memfasilitasi pendidikan politik tersebut melalui penyisipan materi pendidikan politik di kurikulum pendidikan nasional. Tujuan dari pendidikan politik tersebut adalah agar rakyat menjadi subyek politik, menjadi pemain-pemain utama dalam pentas perpolitikan nasional, bukan seperti yang diklaim selama ini bahwa rakyat hanyalah obyek politik. Rakyat baru disertakan dalam kegiatan politik setiap menjelang pemilu. Kita tentunya ingin mengubah hal tersebut.

Posted in: Pendidikan, Politik