Pemerintah yang terbentuk sebagai hasil pemilihan presiden tahun 2004 dan berkuasa pada periode 2004 – 2009 tanpa tedeng aling-aling langsung menaikkan harga BBM pada tahun 2005. Tidak tanggung-tanggung, pada 2005 itu harga BBM dinaikkan dua kali.

Penaikan harga BBM pertama dilakukan pada 1 Maret 2005. Harga Premium yang sebelumnya Rp1810 per liter dinaikkan menjadi Rp2400 per liter. Sebuah kenaikan yang prosentasenya cukup signifikan. Harga minyak tanah pada saat itu naik menjadi Rp2200 per liter.

Akan tetapi, rakyat kembali menderita karena pada 1 Oktober 2005, pemerintah kembali menaikkan harga BBM. Kali ini harga Premium naik tidak tanggung-tanggung, 87,5 persen. Harga semula (yang sudah naik) Rp2400 per liter menjadi Rp4500 per liter.

Gelombang penolakan kenaikan harga terjadi di mana-mana. Kenaikan harga BBM dengan prosentase hampir 100 % itu membuat daya beli rakyat turun drastis. Rakyat yang miskin menjadi semakin miskin. Yang tadinya di atas garis kemiskinan menjadi bagian yang kena garis absurd itu. Garis yang kriterianya diubah suka-suka sesuai kepentingan politiknya. Pemerintah menghadapi masalah kemiskinan tersebut dengan program BLT. Sebuah program yang memperlakukan rakyat miskin (maaf) seperti pengemis.

Tidak cukup hanya dua kali, akhirnya, pada 24 Mei 2008 pemerintah kembali menaikkan harga BBM. Harga Premium kali ini menjadi Rp6000 per liter dari sebelumnya Rp4500 per liter. Rakyat menjerit. Pemerintah jalan terus. Demo ricuh terjadi yang akhirnya saat ini menyeret Rizal Ramli sebagai tersangka penggerak aksi demo.

Saat harga minyak dunia turun dan negara-negara tetangga sudah menurunkan harga BBM-nya, pemerintah kita masih belum proaktif menurunkan harga. Para pengamat perminyakan, pengamat ekonomi dan sebagian rakyat mulai mengkritik.

Akhirnya, pemerintah menurunkan harga BBM juga. Pada 1 Desember 2008 harga BBM diturunkan. Harga Premium diturunkan hanya Rp500 per liter dari Rp6000 per liter menjadi Rp5500 per liter. Para pengamat perminyakan tidak puas. Menurut mereka, harga Premium dapat diturunkan hingga ke harga sebelumnya, yaitu Rp4500 per liter saat itu juga.

Para pengamat politik menduga-duga bahwa harga BBM akan dipergunakan untuk kepentingan politik. Dugaan yang tidak terlalu salah karena 15 Desember 2008, harga BBM kembali diturunkan. Kali ini harga Premium turun lagi Rp500 per liter dari Rp5500 per liter menjadi Rp5000 per liter.

Pada penurunan pertama, saya pribadi berkomentar bahwa pemerintah akan menahan penurunan harga hingga Januari 2009 karena hal tersebut akan sangat berpengaruh dalam mempengaruhi ingatan rakyat. Rakyat Indonesia memiliki ingatan yang pendek. Hanya hal terakhirlah yang dapat diingat oleh Rakyat.

Ternyata, 15 Januari 2009 pemerintah kembali menurunkan harga BBM. Kali ini harga Premium kembali menjadi Rp4500 per liter. Kembali ke tingkat harga setelah kenaikan yang kedua kali tetapi tidak mampu untuk kembali ke harga Rp1810 per liter.

Dan terbuktilah kini ingatan pendek rakyat Indonesia. Rakyat hanya ingat bahwa pemerintah 3 kali menurunkan harga BBM. Rakyat lupa bahwa pemerintah juga 3 kali menaikkan harga BBM. Apalagi didukung dengan propaganda masih melalui radio dan televisi bahwa pertama kali dalam sejarah pemerintah menurunkan harga BBM 3 kali dalam waktu 45 hari. Padahal, penurunan harga itu bukan prestasi melainkan sebuah keharusan karena harga minyak dunia yang kembali turun. Negara-negara lain pun sudah lebih dulu menurunkan harga BBM-nya.

Saya mencoba membantu memperpanjang ingatan rakyat. Bukan hanya 3 kali menurunkan harga, pemerintah juga 3 kali menaikkan harga.

Force Majeur

Pemerintah sebaiknya menyatakan pelemahan nilai tukar rupiah ini sebagai force majeur karena seperti bencana alam, kita juga tidak bisa menolak kedatangannya. Apalagi, semua orang tahu bahwa ini adalah krisis global di mana negara kita tidak kuasa melawannya.

Para kontraktor proyek pemerintah yang selalu dibayar dengan mata uang rupiah padahal mereka belanja dengan dolar Amerika banyak yang mengalami kerugian atas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Tiga bulan lalu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika masih berada di tingkat Rp9200-an per US$1. Saat ini, ketika nilai tukar rupiah mencapai Rp12000 per US$1, efeknya sudah seperti bencana alam. Para kontraktor pemerintah tentu tidak mampu menanggung selisih kurs yang mencapai Rp3000-an. Saya yakin banyak kontraktor pemerintah yang mengalami hal tersebut.

Pemerintah sebagai pemberi pekerjaan boleh saja mengatakan bahwa kontraktor seharusnya sudah menghitung risiko atas fluktuasi nilai tukar. Akan tetapi, kontraktor mana yang menghitung harga pokok penjualan dengan kurs Rp12000 per US$1 tiga bulan lalu? Rata-rata kontraktor menghitung dengan estimasi kurs sebesar Rp9500 per US$1 pada saat US dolar berfluktuasi di angka Rp9200 – Rp9300. Yang menghitung dengan estimasi kurs Rp10000 per US$1 pun saya kira tidak ada.

Saat ini, sudah banyak perusahaan yang tidak berani mengikuti tender pengadaan barang (terutama IT) yang dilakukan pemerintah. Para rekanan pemerintah tidak berani menanggung kerugian akibat selisih kurs karena tidak ada yang berani menjamin bahwa nilai tukar rupiah terhadap US dolar akan tetap atau menguat. Itu apabila tender baru dilaksanakan. Bagaimana dengan tender yang sudah diumumkan atau ditetapkan pemenangnya dalam dua mingguan ini? Kita semua tahu bahwa proses tender pemerintah mulai dari pengumuman lelang sampai penunjukan pemenang lamanya lebih dari satu bulan. Sebulan lalu, kontraktor tidak ada yang menggunakan estimasi kurs Rp12000 per US$1. Kemungkinan besar, estimasi tertinggi yang dipakai adalah Rp10000 per US$1.

Kontraktor pemerintah banyak yang mengalami dilema. Pada saat sudah ditetapkan sebagai pemenang, mereka akan dimasukkan dalam daftar hitam (black list) apabila mengundurkan diri. Sedangkan, apabila tetap melaksanakan pekerjaan, mereka akan rugi besar. Menurut saya, pemerintah melalui Departemen Keuangan harus mengeluarkan kebijakan menyangkut hal ini. Kalau pada tahun 2005 pemerintah pernah mengeluarkan kebijakan ekskalasi harga maka menghadapi bencana ekonomi global ini pemerintah belum mengeluarkan kebijakan serupa.

Pada saat harga dolar berkisar pada Rp9200 – Rp9300, menghitung HPP dengan harga dolar Rp10000 sudah akan dikatakan penggelembungan (mark up) oleh itjen, BPK maupun KPK. Alasan bahwa tidak ada yang bisa menjamin bahwa harga dolar tidak akan meningkat tidak akan dapat diterima oleh itjen, BPK maupun KPK. Akan tetapi, apabila sudah terjadi hal seperti ini, apa yang akan dikatakan oleh itjen, BPK atau KPK? Kasihan kan, para kontraktor pemerintah. Saat ini, banyak kontraktor pemerintah yang sedang mengerjakan pekerjaan di lembaga pemerintahan yang rugi. Rugi, bukan hanya mengalami penurunan keuntungan melainkan sudah benar-benar rugi.

Pentingnya transaksi dengan Rupiah di dalam negeri

Dua kali krisis ekonomi dalam satu dekade ini seharusnya memberikan pelajaran bagi kita semua mengenai pentingnya bertransaksi dengan Rupiah di dalam negeri. Pemerintah melalui Departemen Keuangan seharusnya mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai kewajiban bertransaksi dalam Rupiah di dalam negeri. Apabila Permenkeu belum cukup kuat, Presiden harus mengeluarkan Keputusan Presiden. Apabila belum cukup, harus diatur dalam sebuah Undang-Undang. Apabila menjadi anggota DPR, saya akan mengusulkan hal tersebut mengingat pentingnya menjadikan Rupiah sebagai tuan rumah di negeri sendiri dan menjaga iklim bisnis dalam negeri agar tetap berjalan stabil.

Akibat krisis ini nilai tukar di negara-negara terdampak jatuh sehingga membuat negara dan perusahaan yang memiliki hutang luar negeri jatuh miskin. Industri dengan bahan baku impor bangkrut. Cerita bahagianya, petani kopi dan eksportir Indonesia mendapat rejeki nomplok akibat penurunan nilai tukar rupiah.

Krisis keuangan global 2008 dimulai dari Amerika. Berbeda dari krisis keuangan 1997 yang berdampak lokal, krisis 2008 meluas ke hampir seluruh belahan dunia. Bursa saham berjatuhan. Perusahaan-perusahaan keuangan multinasional bangkrut. Banyak perusahaan di AS akan melakukan pengurangan pekerja.

Akibat krisis keuangan di AS, para investor portfolio di bursa saham menarik dananya. Akibatnya, bursa saham rontok semua dan kini nilai tukar mata uang asia ikut rontok. Nilai tukar rupiah terhadap dolar sempat mencapai level Rp12.000 per USD1.

Sayangnya, rontoknya nilai tukar rupiah tidak dibarengi dengan naiknya ekspor karena pasar utama tujuan ekspor Indonesia, yaitu AS, sedang bangkrut. Bahkan, saat ini harga komoditas pertanian dan pertambangan jatuh. Harga batubara jatuh, harga kopi jatuh. Harga CPO jatuh. Harga minyak mentah pun turun ke tingkat USD60-an per barel.

Cerita di atas memperlihatkan betapa ekonomi Indonesia sangat tidak mandiri. Pada krisis 1997, belahan dunia lain tidak terseret. Kini, pada 2008, akibat krisis di Amerika Serikat, kita harus ikut terdampak. Oleh karena itu, marilah kita bergerak untuk membangun kemandirian ekonomi Indonesia.

Pemikiran-pemikiran dan tulisan-tulisan Pak Muby serta beberapa ekonom lain tentang ekonomi kerakyatan dapat ditemui di Jurnal Ekonomi Rakyat. Sayangnya, jurnal ini dapat dikatakan sebagai sebuah jurnal yang mati suri. Belum mati total karena jurnal online ini masih dapat diakses. Artikel terakhir dipublikasikan di Jurnal Ekonomi Takyat ini pada bulan November 2004. Kita semua dapat membayangkan bahwa selama 29 bulan terakhir, Jurnal Ekonomi Rakyat tidak lagi disentuh baik oleh pengelolanya maupun kontributor-kontributornya.

Saya heran, sepeninggal Pak Muby, tidak ada yang meneruskan Jurnal Ekonomi Rakyat tersebut. Ke mana para pakar ekonomi rakyat kita? Ekonom yang juga gencar menggerakkan kekonomi kerakyatan adalah Pak Adi Sasono. Akan tetapi, mungkin beliau kurang bisa diterima apabila walaupun beliau bersedia meneruskan Jurnal tersebut. Maaf, ini pendapat saya. Pendapat itu didasari pemikiran bahwa Pak Adi Sasono juga banyak berkecimpung di dalam politik sehingga bisa saja pemikirannya dianggap partisan.

Well… untuk sekedar bernostalgia mengenang ekonomi kerakyatan, mari kita baca tulisan Pak Adi Sasono yang berjudul EKONOMI KERAKYATAN DALAM DINAMIKA PERUBAHAN.

Mudah-mudahan ada pihak-pihak yang tergerak untuk kembali menghidupkan Jurnal Ekonomi Rakyat tersebut. Siapa tahu PUSTEP UGM!