Pemilu 2009 semakin menuai penilaian negatif dari banyak kalangan. Setelah usulan pembenahan DPT sebelum pemilu oleh Megawati dan Prabowo Subianto ditolak oleh KPU dan pemerintah, kini banyak pihak yang menilai pemilu 2009 sebagai pemilu paling buruk sejak reformasi.
Kasus paling buruk pada pemilu 2009 ini adalah DPT yang amburadul, tidak mengakomodasi para pemilih yang memiliki hak pilih tetapi, seperti diberitakan oleh banyak media, malah memiliki DPT siluman yang memberi hak pilih kepada anak-anak yang belum punya hak pilih dan pemilih ganda.
Menanggapi pengaduan masalah DPT, ada pihak yang membela diri dengan mengatakan mengapa baru ribut mengenai DPT setelah DPT dikeluarkan dan tidak mengkritisi daftar pemilih sejak DPS dikeluarkan. Untuk pernyataan pembelaan seperti itu, saya memiliki sebuah pertanyaan, kapan DPS diumumkan oleh KPU?
Sebagai warga negara yang ingin berpartisipasi aktif dalam pemilu saya selalu menunggu pengumuman DPS yang konon akan disediakan di desa/kelurahan sehingga penduduk dapat memeriksa apakah dirinya terdaftar atau tidak. Faktanya, DPS tidak pernah diumumkan di desa/kelurahan tempat saya tinggal. Bahkan, DPT pun tidak diumumkan di desa/kelurahan.
Untuk pihak-pihak yang membela diri dengan mengandalkan DPS, silakan tunjukkan di desa/kelurahan mana saja DPS pernah diumumkan. Bahkan, DPT pun baru dibagikan kepada partai politik setelah marak kasus DPT siluman yang diberitakan oleh media.
Menanggapi semakin santernya tuduhan bahwa pada pemilu 2009 ini telah terjadi kecurangan sistematis, seperti yang ditudingkan oleh Rizal Ramli, saya tidak dapat membela KPU dan pemerintah. Apabila KPU dan pemerintah dapat membuktikan bahwa DPT bersih, barulah KPU dan pemerintah dapat dibela.
Bukan hanya sebagian partai politik yang meributkan DPT, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) bahkan akan menggugat KPU berkaitan dengan DPT. KIPP menilai DPT bermasalah merupakan skenario politik. Selain KIPP, Lingkar Madani Indonesia (LIMA) juga menilai buruk pemilu 2009. LIMA menilai KPU hanya berhasil melaksanakan pemilu yang amburadul. Lagi-lagi, yang disoroti oleh LIMA adalah DPT. Menurut LIMA, masalah DPT bukan isapan jempol.
Terlepas dari DPT yang amburadul, saya sendiri merasakan bahwa politik uang masih dilakukan di lapangan. Saya tidak ingin menggugat masalah politik uang itu karena, khusus di dapil saya, Banten II, bahkan Panwaslu yang melaporkan pidana politik uang pun akhirnya mencabut laporannya. Politik uang merupakan tindak pidana yang sulit dibuktikan walaupun masyarakat selalu membicarakannya. Selanjutnya, terserah kepada Anda, bagaimana akan menilai pemilu 2009 ini.
Muhamad YUsuf
April 17, 2009
untuk masalah DPS dan DPT, ada campur tangan dari parpol juag sebenarnya(terutama yang lama). dengan mengecilkan jumlah pemilih, maka BPP akan semakin kecil dan kemungkinan mendapat kursi akan semakin besar.
Secara teknis, yang terjadi di lapangan, biang kerok kekisruhan DPS dan DPT ini sebenarnya adalah peraturan yang menyebutkan bahwa pemilih di suatu TPS tidak boleh melebihi atau kurang dari 400 pemilih. Harus pas.
RW 04 Minomartani, tempat tinggal saya, di huni oleh lebih dari 400 pemilih, sehingga pemilih terbagi dalam 3 TPS. 2 TPS seharusnya murni berisi warga RW 04, dan sebagian di titipkan ke TPS ke tiga di RW tetangga.
Permasalahan muncul ketika di TPS ketiga tersebut, nama warga RW 04 banyak yang tidak dikenali oleh KPPS, sehingga ada kemungkinan nama yang sebelumnya tercantum akan di coret dari daftar pemilih. di 2 TPS yang saya sebutkan khusus untuk warga RW 04 pun, ternyata ada juga nama2 yang tidak dikenali, baik nama maupun alamatnya tidak jelas.
coba di telusuri, peraturan mana yang menyebutkan jumlah pemilih harus 400 orang PAS?? seandainya berdasarkan domisili dengan kisaran angka pemilih 400-500 per TPS, maka kekisruhan ini akan sedikit tertanggulangi.
yang harus di cermati sekarang, Pemerintah akan membesarkan jumlah pemilih di DPT Pilpres, supaya makin banyak yang memilih Presiden yang sekarang berkuasa.
Muhamad YUsuf’s last blog post..only our best