Moh Arif Widarto

Sepulang dari sholat Jum’at siang ini, pada saat menuju warteg depan kantor yang menjadi tempat makan siang sehari-hari, saya melihat seorang karyawan MP Book Point Jl. Puri Mutiara mengenakan kaos bergambarkan sampul buku Maryamah Karpov. Aha! ini novel yang sudah ditunggu-tunggu pembaca sejak lama. Apakah buku itu sudah keluar?

Sesampai di warteg saya sapa karyawan MP Book Point tersebut dan menanyakan apakah Maryamah Karpov sudah keluar. Dia mengatakan bahwa Maryamah Karpov sudah ada. Maryamah Karpov adalah buku keempat dari tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Buku pertama berjudul Laskar Pelangi, buku kedua Sang Pemimpi dan buku ketiga Edensor. Maryamah Karpov ini menurut catatan saya sudah tertunda setahun penerbitannya.

Selesai makan siang, setelah menyimpan sajadah di kantor, saya menuju MP Book Point untuk menjemput Maryamah Karpov yang sudah lama saya nantikan kehadirannya. Saya yakin para penggemar Laskar Pelangi akan segera memburu novel keempat ini. Di MP Book Point sendiri malam ini pukul 19:00 (kalau tidak salah) akan ada acara peluncuran buku Maryamah Karpov. Sayang saya tidak bisa hadir karena ada acara yang sudah dijadwalkan.

Mengenai isinya, mohon maaf, saya belum bisa bercerita karena Maryamah Karpov baru saya jemput dan saya belum sempat membacanya. Agar mengetahui isinya saya anjurkan Anda untuk menjemput Maryamah Karpov juga.

Gambar sampul Maryamah Karpov dari Khatulistiwa.

“Negara yang mengandalkan investasi asing akan mengalami kerugian.” (Mahathir Muhammad)

Pernyataan Mahathir Muhammad itu saya baca dari news ticker MetroTV. Saya setuju dengan pernyataan Mahathir Muhammad tersebut, terutama investasi portfolio luar negeri yang hanya menguasai saham-saham perusahaan dalam negeri.

Persetujuan saya itu bukan tanpa alasan. Bukti sudah kita rasakan. Tingginya IHSG selama ini ternyata dipengaruhi oleh banyaknya investor asing yang membuat portfolio investasinya di BEI. Begitu krisis global menerpa, para investor portfolio itu langsung melepas portfolionya sehingga IHSG pun rontok.

Investasi asing lain yang berpotensi merugikan negara adalah investasi di bidang pertambangan. Dengan kontrak karya yang memberi imbal bagi hasil yang kurang menguntungkan negara, barang tambang kita habis dikeruk dan diangkut mentah-mentah ke luar negeri tanpa negara dapat berbuat apa-apa. Seharusnya, negara memberi tambahan persyaratan bahwa barang tambang, terutama mineral, harus diolah di dalam negeri, tidak boleh diangkut mentah-mentah ke luar negeri. Saya sangat mengapresiasi pernyataan Bung Karno dulu bahwa kekayaan tambang Indonesia akan tetap dibiarkan berada di perut bumi sampai insinyur-insinyur Indonesia mampu menambangnya. Apa lacur apabila pemerintahan berikutnya dengan begitu mudah mengundang orang-orang asing mengeruk kekayaan tambang Indonesia.

Investasi dalam negeri

Investasi yang ideal bagi suatu negara adalah investasi dalam negeri. Secara sederhana, investasi dalam negeri itu dapat diperoleh dari tabungan masyarakat. Dana masyarakat yang disimpan di bank dapat dipergunakan sebagai instrumen investasi melalui penyaluran kredit. Tentu saja, dalam hal ini adalah kredit usaha, bukan kredit konsumsi.

Dana masyarakat yang disimpan pada bank-bank nasional boleh dikatakan masih sedikit. Namun, apabila dikelola dengan benar, dana masyarakat tersebut dapat digunakan untuk melakukan investasi. Sayangnya, dunia perbankan nasional dikuasai oleh bankir nakal yang menggunakan dana masyarakat untuk hanya membiayai kelompok usahanya dan bahkan ada yang tidak ketahuan juntrungannya ke mana gerangan dana masyarakat disalurkan. Akibatnya, negara juga yang rugi karena harus menjamin dana masyarakat yang digarong para bankir nakal. Timbul kemudian kasus yang sampai saat ini belum selesai, yaitu kasus BLBI.

Tidak percaya diri

Investasi asing memang dapat dipergunakan untuk membantu mencapai target pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, terlalu menggantungkan pada investasi asing juga tidak baik bagi perekonomian nasional. Adalah lebih baik apabila pemerintah menggalakkan investasi dalam begeri. Tidak saatnya lagi kita menjadi bangsa yang tidak percaya diri. Kita harus percaya bahwa kita mampu mandiri, mampu melaksanakan pembangunan dengan kekuatan kita sendiri.

Investasi asing yang berupa industri tukang jahit yang hanya merupakan tempat perakitan adalah investasi yang keropos. Investasi seperti ini sangat mudah direlokasi ke mana pun di belahan bumi ini. Contoh investasi pada industri mesin jahit ini adalah perakitan elektronika dan pabrik sepatu. Perakitan elektronika dan pabrik sepatu hanya merupakan tukang jahit. Bahan baku sebagian besar diimpor dari luar negeri dan barang jadinya pun dijual ke luar negeri. Silakan dihitung berapa perakitan elektronika dan pabrik sepatu yang telah tutup karena direlokasi ke negara lain. Agar kejadian-kejadian seperti itu tidak terulang, pemerintah harus pandai memilih bidang/industri apa yang dapat dimasuki oleh investor asing. Yang pasti, investasi pada bidang pertambangan yang mengakut tanah dan segala isinya langsung ke luar negeri sudah tidak boleh dibuka pintunya. Bahkan, untuk yang sudah berjalan, pemerintah harus mengeluarkan aturan baru bahwa bahan tambang harus diolah di dalam negeri untuk menjadi bahan setengah jadi.

Kemandirian ekonomi tidak akan dapat dicapai apabila pemerintahan kita dikuasai birokrat-birokrat yang tidak memiliki kepercayaan diri dan bermental inlander.

Apa yang tidak langka di Indonesia? Saya mengamati selama ini bahwa kelangkaan suatu komoditas di Indonesia ini pasti ada gilirannya. Daerah pernah mengalami kelangkaan semen sehingga harga semen melambung tinggi. Bensin premium sering langka. Minyak goreng pernah langka. Minyak tanah langganannya langka. Kali ini, di negara yang mayoritas penduduknya masih bertani, pupuk pun langka. Negara ini macam tidak mengerti manajemen saja. Semuanya hanya bisa memberikan reaksi ketika segala kelangkaan sudah terjadi.

Mengingat pentingnya pupuk dalam usaha menjaga ketahanan pangan, saya hanya ingin mengingatkan amanat konstitusi kita bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Saya hanya akan mengingatkan kita semua mengenai hal tersebut. Kaitannya dengan pupuk, saya menyatakan agar produksi dan distribusi pupuk dikuasai oleh negara.

Mengapa negara?

Produksi pupuk selama ini memang dikuasai oleh negara melalui BUMN seperti Pupuk Sriwijaya. Akan tetapi, distribusinya dilakukan oleh swasta. Saya kira, pangkal kelangkaan komoditas terjadi dalam dua fase yaitu produksi dan distribusi. Kelangkaan minyak goreng pertengahan tahun lalu terjadi karena minyak sawit dilempar semua ke pasar internasional. Fase produksi yang membuat minyak goreng langka. Begitu pun dengan BBM, hampir semua penyebab kelangkaannya terjadi di sisi produsen (Pertamina) dengan segala permasalahannya. Sedangkan, pada saat kelangkaan pupuk terjadi, kesalahan langsung ditimpakan kepada distributor dan pengecer. Namun, ternyata dari surat kabar kita juga membaca bahwa pupuk masih menumpuk di gudang Pusri. Permainan apa ini yang sedang dimainkan?

Sejak Oktober lalu kita sudah masuk musim tanam padi. Pada masa awal, pupuk urea benar-benar sangat dibutuhkan oleh petani agar tanaman padi yang ditanam dapat tumbuh subur dan diharapkan dapat memberi panen yang baik. Terlambat memberi pupuk pada saat awal akan mengakibatkan tanaman padi terganggu pertumbuhannya dan dapat mengurangi potensi hasil panen. Apapun permainan yang sedang dimainkan, kita harus waspada. Bisa saja ini merupakan sabotase untuk memperburuk citra pemerintah yang sedang berkuasa karena sebentar lagi kita akan pemilu. Tentu saja, tidak seorang pun boleh membiarkan usaha-usaha yang dapat mengganggu ketahanan pangan demi kepentingan politik sesaat.

Rekomendasi

Sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dikuasai itu bukan berarti negara cukup menguasai mayoritas saham seperti kata para pengobral BUMN. Menguasai ya menguasai, memiliki 100 prosen saham, menguasai bahan mentahnya apabila tersedia di dalam negeri, dan menguasai distribusinya. Mungkin saja ada yang mengatakan bahwa hal itu menunjukkan bahwa kita ini fasis. Fasis tidak apa-apa yang penting semuanya teratur, pupuk selalu tersedia pada saat dibutuhkan. Tidak seperti saat ini, ketika negara tidak menguasai, semua hal hanya menunggu giliran untuk jadi langka.

Senin, 24 November 2008

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi DKI Jakarta membuka program pendidikan gratis, mulai dari sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) hingga kursus komputer dan bahasa Inggris.

“Langkah ini merupakan bentuk komitmen Gerindra dalam memberikan pendidikan gratis bagi masyarakat. Jadi kami tidak sekadar mengobral janji, tapi bukti,” kata Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Taufik di Jakarta.

Namun, program pendidikan gratis itu untuk sementara baru dibuka di kawasan Sungai Bambu dan Kampung Pesing, Jakarta Utara. M Taufik yang juga mantan Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta itu mengatakan, program pendidikan gratis yang dibuka oleh partainya itu sudah berjalan sejak tiga bulan yang lalu, dan mendapat sambutan yang cukup positif dari masyarakat.

“Ke depan, kami memiliki rencana untuk membuka program pendidikan gratis ini di beberapa wilayah lain di Jakarta. Minimal di setiap wilayah Kotamadya ada sekolah TK gartis,” katanya.

Dengan pendidikan gratis ini, kesempatan bagi orang tua yang tidak memiliki kemampuan memasukkan anaknya di sekolah tingkat TK, dapat terbuka.  Begitu juga kepada para pemuda yang ingin mendapat pendidikan komputer dan bahasa Inggris gratis. “Pada intinya kami ingin masyarakat memperoleh pendidikan yang layak, agar memiliki bidang keahlian,” katanya.

Target Pemilu

Sementara itu, menyangkut target yang akan dicapai oleh Gerindra  DKI Jakarta pada Pemilu 2009 mendatang, Taufik mengatakan, partainya akan berusaha meraih 20 dari 100 kursi di DPRD DKI Jakarta.

Untuk itu, katanya, Gerindra telah melakukan beberapa langkah, di antaranya pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang pada November 2008 ditargetkan mencapai 650.000 KTA.  “Ini hanya target sementara. Sedang pada hari puncaknya, kami menargetkan 10 persen dari total pemilih di DKI Jakarta,” ujarnya.
Jumlah pemilih di DKI Jakarta sendiri, kata Taufik, mencapai sekitar 6,8 juta pemilih. Dengan demikian, target KTA yang akan dibuat sebanyak 680.000.  “Jumlah ini tentu akan bertambah sejalan dengan peran aktif para pemegang KTA,” kata Taufik.

Sumber: Gerindra Buka Program Pendidikan Gratis

Saya tidak dalam posisi gembira saat ini. Nilai tukar rupiah ternyata semakin melemah. Tanggal 20 November 2008 yang lalu, kurs tengah BI USD1 sebesar IDR12230. Hari ini sudah pada posisi USD1 = IDR12400. Dunia usaha kita tentu akan semakin kewalahan menghadapi pelemahan Rupiah ini.

Krisis kali ini ternyata lebih buruk dari krisis moneter 1997. Bahkan, banyak analis yang mengatakan krisis global 2008 ini lebih buruk daripada depresi besar (great depression) tahun 1930-an. Seluruh dunia saat ini sudah terseret ke dalam lingkaran krisis ini tanpa ada yang mampu melepaskan diri. Sungguh mengenaskan.

Seminggu yang lalu saya menerima surat cinta dari bank tempat saya meminta KPR. Isinya tentu saja bukan pemberitahuan bahwa saya mendapatkan hadiah mobil mewah. Bukan! Bukan itu. Isinya adalah pemberitahuan bahwa bunga KPR naik lagi.

Perbankan kali ini sangat berhati-hati dalam menerima aplikasi KPR. Perbankan tentu takut akan terjadi gagal bayar seperti yang dialami oleh Amerika Serikat yang akhirnya menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis finansial di negeri Paman Sam itu. Sedikitnya KPR yang disetujui berarti sedikit rumah yang akan dibangun. Sedikit rumah yang akan dibangun berarti sedikit tenaga kerja yang terserap ke sektor ini. Sedikit pula transaksi bahan bangunan yang terjadi. Bayangkan berapa banyak tukang batu dan tukang kayu yang akan menganggur. Bayangkan berapa banyak jiwa di belakang para tukang itu yang akan kesulitan mencukupi kebutuhan hidupnya?

Sementara negeri ini susah, pemilik uang ramai-ramai memindahkan simpanannya ke luar negeri, ke tempat yang menerapkan blanket guarantee alias penjaminan 100% dana nasabah. Singapura dan Malaysia, dua negara tetangga kita sudah gencar menghubungi para pemilik duit untuk memindahkan dananya ke bank mereka. Pelarian modal ke luar negeri (capital outflow) sedang terjadi di negeri ini. Kasihan ibu pertiwi.

Ah, entah mengapa saya menjadi menyesal karena saya bukan pemilik trilyunan dana yang bisa tetap saya parkir di dalam negeri ini untuk membantu menggerakkan ekonomi.

Saya berharap Rupiah segera menguat lagi karena pelemahan Rupiah saat ini tidak juga memacu ekspor untuk naik. Bagaimana ekspor mau naik apabila negara tujuan ekspor juga bangkrut? Hal itu berbeda dari krisis moneter 1997 di mana yang bangkrut hanya kita dan belahan dunia lain tetap sehat ekonominya. Pada saat itu, pelemahan Rupiah mendorong naiknya ekspor karena pelemahan Rupiah sejatinya membuat barang-barang kita menjadi murah. Kali ini, barang kita menjadi murah tetapi pembeli bangkrut. Akibatnya, ekspor juga tidak meningkat.

Mudahnya negara kita terseret dan terpuruk ke dalam krisis ini tentu membuat kita mempertanyakan kekuatan fundamental ekonomi kita. Benarkah fundamental ekonomi kita kuat? Apabila iya, mengapa kita selalu dengan mudah mengalami akibat yang lebih buruk dari negara-negara lain? Marilah kita rapatkan barisan dan memantapkan tekad kita untuk membangun perekonomian yang mandiri. Perekonomian yang tidak bergantung kepada luar negeri.

Bisakah kita mewujudkannya? Bisa saja, asalkan kita semua mau merapatkan barisan dan bersama bangun bangsa serta bergerak untuk Indonesia Raya, bukan bergerak untuk kepentingan sendiri atau kepentingan kelompok sendiri.

Kemarin malam, selepas dari kantor dan ke pusat produksi kartu tanda anggota (KTA) partai, saya meluncur ke angkringan Wetiga untuk mengambil tiket Pesta Blogger 2008. Berdasarkan informasi yang ada di sini, saya dengan mudah menemukan markas DagDigDug dan Wetiga.

Sampai di Wetiga, saat mau parkir saya lihat ada Om Edy. Entah mengenali Avanza hitam — mobil kantor yang sering saya pakai — atau sekedar ingin melongok siapa yang datang, Om Edy memandang ke arah saya. Saya buka jendela depan kiri dan melambaikan tangan. Om Edy lalu berdiri dan bergerak mendekati saya. “Saya parkir dulu deh,” kata saya.

Alhamdulillah, ternyata di sana ada Kang Hedi, Mbak Ira, Ade, dan Ndorokakung. Yang lainnya adalah gerombolan Om Edy dari RSA. Saya langsung bergabung dengan kerumunan meja Om Edy, Mbak Ira dan Ade. Ternyata nggak rugi saya meluncur ke Wetiga. Ada kembang Palembang di sana. Seperti bloger lain yang baru ketemu sekali, nggak ada rasa kaku, para bloger bisa langsung akrab. Mungkin karena kimianya sudah sama sehingga nggak perlu pakai menunjukkan aksi canggung.

Di dalam markas DagDigDug kemungkinan masih banyak bloger kondang yang sedang sibuk menyiapkan acara perhelatan akbar tahunan. Sultan yang tersesat di Jakarta pun keluar masuk dari kantor DagDigDug ke Wetiga. Sebagai kawulo, saya hanya bisa menyalami dia.

Tidak lama, hadir bloger lain yang pad mau ambil tiket PB2008. Saya tidak hafal satu per satu tetapi yang sempat saya rekam adalah Mas Riyogarta beserta istri. Lalu sekitar pukul 21 hadir Kang Tutur. Juragan Wetiga pun hadirnya sekitaran itu juga.

Kang Tutur bergabung dengan kerumunan kami (Om Edy, Mbak Ira, Ade dan saya). Kami ngobrol ngalor-ngidul sementara Ade sibuk merayu Mbak Ira supaya mau dianterin ke tempatnya menginap (hehehe, yang ini fitnah saya saja). Laptop Ade dipakai Om Edy sehingga Ade membajak laptop Mbak Ira. Saking kurang ajarnya, email, PM, dll dibukain oleh Ade. Asli, yang terakhir ini juga fitnah saya saja. Nggak rame kalau nggak pake fitnah, hahaha…

Sesuai janji pribadi saya dengan Ade, pukul 22 kami bubaran. Walaupun tanpa merayu, akhirnya saya yang berhasil dipilih Mbak Ira untuk mengantarnya ke Wisma PKBI. Sayang jaraknya hanya sekedipan mata dari Wetiga sehingga saya malah nggak sempat merayu Mbak Ira sama sekali. Masih untung Ade kalau begitu.

Sampai jumpa di PB2008, mudah-mudahan tidak ada halangan.

Riset oleh Lembaga Riset Informasi menyatakan mayoritas responden tidak akan memilih JK sebagai capres. JK memang populer tetapi responden tidak akan memilihnya untuk menjadi capres.

Sebagai kader Partai GERINDRA, saya memandang hasil riset LRI ini sebagai kesempatan bagi Partai GERINDRA untuk terus memperkuat posisi Prabowo Subianto di dalam bursa pencalonan presiden. Saya sendiri dalam kegiatan sosialisasi banyak menemukan fakta bahwa hambatan bagi Prabowo Subianto hampir tidak ada. Rakyat melihatnya sebagai figur yang nasionalis, kuat dan dekat dengan rakyat.

Yang perlu dilakukan oleh para kader Partai GERINDRA adalah memperbanyak komunikasi dengan masyarakat untuk semakin menyosialisasikan figur Prabowo Subianto. Apabila masih merasa kesulitan untuk menjual diri sendiri, tidak ada salahnya menjual Prabowo Subianto di hadapan masyarakat.

Mayoritas responden enggan pilih JK

oleh : John Andhi Oktaveri

JAKARTA (bisnis.com): Kendati popularitas Wapres Jusuf Kalla tinggi untuk calon presiden 2009-2014, sebagian besar masyarakat enggan memilih ketua umum Partai Golkar ini karena latar belakangnya sebagai saudagar.

“Banyak yang tahu JK, tapi ketika ditanya apakah akan memilih JK sebagai capres 2009, banyak yang menjawab tidak,” kata Presiden Lembaga Riset Informasi (LRI) Johan Silalahi mengacu pada hasil hasil survei LRI terhadap 1.500 responden di 33 provinsi.

Bahkan Johan menyatakan tingkat keterpilihan Kalla pada pemilu 2009 terus merosot sejak dua tahun terakhir. “Kalla terlihat terlalu menonjolkan ikatan saudagar di sejumlah daerah di samping menunjukkan jiwa pedagangnya sehingga rakyat kecil justru merasa jauh dengan Kalla.”

Padahal, menurut dia, jumlah pemilih yang berasal dari rakyat kecil jauh lebih besar dibanding para saudagar. Selain itu merosotnya elektibilitas Kalla dikarenakan masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintahan saat ini, apalagi rezim SBY-JK sudah tiga kali menaikkan harga BBM.

Selain citranya anjlok sebagai capres, Kalla juga sulit untuk maju sebagai cawapres, menurut hasil survei tersebut. Bahkan, Kalla menempati posisi ke empat, jauh di bawah Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan, dan Wiranto.

“Jumlah responden yang memilih JK sebagai cawapres hanya 3%-7% dari sekitar 1.500 responden. Selama dua tahun, seluruh polling kami menunjukan citra JK terus merosot,” katanya.

Untuk itu, LRI menyarankan agar Golkar tidak lagi mengusung Kalla sebagai calon presiden 2009 karena seluruh survei yang pernah digelar lembaga riset tidak pernah menempatkan JK pada posisi teratas. (tw)

Sumber: Bisnis.Com

Saya yakin tak seorang pun akan pernah menyangka bahwa dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak krisis moneter memorakmorandakan perekonomian nasional, kita akan mengalami kembali krisis yang sama dengan penyebab yang berbeda. Pada 1997, fundamental ekonomi Indonesia dinilai lemah sehingga ketika Asia Tenggara diterjang krisis, kita langsung terpuruk. Nilai tukar rupiah melemah sampai titik paling menghinakan sejarah nilai tukar mata uang kebanggaan kita itu, Rp16000 per US$1. Kini, di saat fundamental ekonomi kita “dilaporkan” baik, ternyata perekonomian kita pun ikut terjerumus ketika kebangkrutan melanda Amerika Serikat. Nilai tukar mata uang kita terpuruk lagi hingga ke tingkat Rp12000 per US$1. Apa mau dikata?

Force Majeur

Pemerintah sebaiknya menyatakan pelemahan nilai tukar rupiah ini sebagai force majeur karena seperti bencana alam, kita juga tidak bisa menolak kedatangannya. Apalagi, semua orang tahu bahwa ini adalah krisis global di mana negara kita tidak kuasa melawannya.

Para kontraktor proyek pemerintah yang selalu dibayar dengan mata uang rupiah padahal mereka belanja dengan dolar Amerika banyak yang mengalami kerugian atas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Tiga bulan lalu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika masih berada di tingkat Rp9200-an per US$1. Saat ini, ketika nilai tukar rupiah mencapai Rp12000 per US$1, efeknya sudah seperti bencana alam. Para kontraktor pemerintah tentu tidak mampu menanggung selisih kurs yang mencapai Rp3000-an. Saya yakin banyak kontraktor pemerintah yang mengalami hal tersebut.

Pemerintah sebagai pemberi pekerjaan boleh saja mengatakan bahwa kontraktor seharusnya sudah menghitung risiko atas fluktuasi nilai tukar. Akan tetapi, kontraktor mana yang menghitung harga pokok penjualan dengan kurs Rp12000 per US$1 tiga bulan lalu? Rata-rata kontraktor menghitung dengan estimasi kurs sebesar Rp9500 per US$1 pada saat US dolar berfluktuasi di angka Rp9200 – Rp9300. Yang menghitung dengan estimasi kurs Rp10000 per US$1 pun saya kira tidak ada.

Saat ini, sudah banyak perusahaan yang tidak berani mengikuti tender pengadaan barang (terutama IT) yang dilakukan pemerintah. Para rekanan pemerintah tidak berani menanggung kerugian akibat selisih kurs karena tidak ada yang berani menjamin bahwa nilai tukar rupiah terhadap US dolar akan tetap atau menguat. Itu apabila tender baru dilaksanakan. Bagaimana dengan tender yang sudah diumumkan atau ditetapkan pemenangnya dalam dua mingguan ini? Kita semua tahu bahwa proses tender pemerintah mulai dari pengumuman lelang sampai penunjukan pemenang lamanya lebih dari satu bulan. Sebulan lalu, kontraktor tidak ada yang menggunakan estimasi kurs Rp12000 per US$1. Kemungkinan besar, estimasi tertinggi yang dipakai adalah Rp10000 per US$1.

Kontraktor pemerintah banyak yang mengalami dilema. Pada saat sudah ditetapkan sebagai pemenang, mereka akan dimasukkan dalam daftar hitam (black list) apabila mengundurkan diri. Sedangkan, apabila tetap melaksanakan pekerjaan, mereka akan rugi besar. Menurut saya, pemerintah melalui Departemen Keuangan harus mengeluarkan kebijakan menyangkut hal ini. Kalau pada tahun 2005 pemerintah pernah mengeluarkan kebijakan ekskalasi harga maka menghadapi bencana ekonomi global ini pemerintah belum mengeluarkan kebijakan serupa.

Pada saat harga dolar berkisar pada Rp9200 – Rp9300, menghitung HPP dengan harga dolar Rp10000 sudah akan dikatakan penggelembungan (mark up) oleh itjen, BPK maupun KPK. Alasan bahwa tidak ada yang bisa menjamin bahwa harga dolar tidak akan meningkat tidak akan dapat diterima oleh itjen, BPK maupun KPK. Akan tetapi, apabila sudah terjadi hal seperti ini, apa yang akan dikatakan oleh itjen, BPK atau KPK? Kasihan kan, para kontraktor pemerintah. Saat ini, banyak kontraktor pemerintah yang sedang mengerjakan pekerjaan di lembaga pemerintahan yang rugi. Rugi, bukan hanya mengalami penurunan keuntungan melainkan sudah benar-benar rugi.

Pentingnya transaksi dengan Rupiah di dalam negeri

Dua kali krisis ekonomi dalam satu dekade ini seharusnya memberikan pelajaran bagi kita semua mengenai pentingnya bertransaksi dengan Rupiah di dalam negeri. Pemerintah melalui Departemen Keuangan seharusnya mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai kewajiban bertransaksi dalam Rupiah di dalam negeri. Apabila Permenkeu belum cukup kuat, Presiden harus mengeluarkan Keputusan Presiden. Apabila belum cukup, harus diatur dalam sebuah Undang-Undang. Apabila menjadi anggota DPR, saya akan mengusulkan hal tersebut mengingat pentingnya menjadikan Rupiah sebagai tuan rumah di negeri sendiri dan menjaga iklim bisnis dalam negeri agar tetap berjalan stabil.

Media Indonesia hari ini (14/11/2008) menurunkan editorial berjudul “Ambalat yang Terancam”. Media Indonesia menulis bahwa TNI AL mengerahkan enam kapal perang ke perairan Ambalat di Kalimantan Timur.

Ambalat memang menjadi wilayah yang disengketakan oleh Malaysia dan Indonesia. Bahkan, pada 2005 sempat terjadi ketegangan di wilayah itu karena Angkatan Laut Indonesia dan Malaysia sama-sama dalam keadaan siap tempur.

Indonesia, sebagai negara ASEAN yang memiliki wilayah paling luas tidak memiliki ambisi teritorial untuk mencaplok wilayah negara lain. Hal tersebut sangat berbeda dengan Malaysia yang rakus untuk memperluas wilayahnya. Kita semua sudah tahu bahwa titik-titik perbatasan darat Indonesia – Malaysia di Pulau Kalimantan selalu digeser oleh Malaysia. Wilayah kita semakin sempit sementara wilayah Malaysia semakin luas.

Ambisi teritorial Malaysia tidak hanya dilakukan terhadap Indonesia. Kita tentu ingat Sipadan dan Ligitan yang lepas dari Indonesia hanya karena Malaysia membangun kedua pulau tersebut sedangkan Indonesia yang menjunjung kejujuran dengan tidak membangun wilayah yang dipersengketakan dikalahkan oleh hakim-hakim Mahkamah Internasional. Bukan hanya Sipadan dan Ligitan yang dibangun oleh Malaysia. Kepulauan Spratley yang menjadi sengketa banyak negara (a.l. Malaysia, China, Vietnam, Philipina) juga dibangun oleh Malaysia. Mungkin Malaysia ingin mengulang kisah suksesnya dalam menganeksasi Sipadan dan Ligitan.

Indonesia Harus Tegas

Dalam menyikapi gerak langkah Malaysia dalam memperluas wilayahnya Indonesia harus tegas. Kita tidak boleh lagi kehilangan sejengkal pun wilayah kita, apa pun ongkosnya. Terjaganya luas wilayah Indonesia merupakan wujud dari kedaulatan kita sehingga kita harus mempertahankan dengan cara apa pun. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menyelesaikan sengketa perbatasan melalui perundingan. Penyelesaian melalui perundingan tetap dapat dilakukan. Akan tetapi, kita tidak boleh percaya kepada Malaysia. Negara tetangga kita itu pandai mengkomunikasikan pesan damai ke dunia internasional. Padahal, di tataran teknis mereka berbeda sama sekali. Patok-patok perbatasan di Kalimantan selalu digeser. Kayu di hutan kita pun dicurinya. Sayangnya, para pemimpin kita seakan-akan tidak peduli dengan hal-hal tersebut.

Strategi Pertahanan Wilayah

Upaya untuk mempertahankan wilayah Indonesia merupakan tanggung jawab kita semua. Selama ini kita mungkin memandang bahwa penanggung jawab upaya mempertahankan kedaulatan wilayah RI adalah TNI. Hal tersebut tidak tepat. Kita semua bertanggung jawab untuk membantu negara dalam mempertahankan kedaulatan wilayah RI. Kerja sama dan sinergi antar instansi pemerintah, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, pemerintah dengan swasta, dan pemerintah dengan masyarakat harus diperkuat.

Kita harus menyusun strategi pertahanan wilayah perbatasan. Apabila perlu, kita harus menyusun sebuah undang-undang khusus untuk itu. Apabila terpilih menjadi anggota dewan nanti, saya akan memprakarsai hal tersebut. Adapun beberapa pokok strategi yang dapat dilakukan dalam mempertahankan kedaulatan wilayah kita antara lain:

Pemetaan kembali titik-titik perbatasan Indonesia
Pemetaan kembali titik-titik perbatasan wilayah Indonesia harus dilakukan. Hasil pemetaan baru tersebut harus dibandingkan dengan pemetaan yang pernah dilakukan sebelumnya. Koordinat titik-titik perbatasan sangat penting untuk kita inventarisir dan dimasukkan dalam sebuah undang-undang mengenai perbatasan wilayah Indonesia. Apabila perlu, daripada konstitusi diubah-ubanh hanya untuk keperluan rebutan kekuasaan, masukkan klausul mengenai titik-titik perbatasan tersebut dalam UUD.

Bangun jalan di sepanjang perbatasan darat
Pandangan kita mengenai perbatasan sebagai wilayah terpencil harus kita ubah. Mulai saat ini kita harus memandang perbatasan sebagai wilayah strategis. Strategis untuk mempertahankan wilayah kita. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah yang memiliki wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur dan Papua harus memprioritaskan pembangunan prasarana jalan di sepanjang perbatasan. Jalan tersebut dihubungkan ke pusat kota atau pusat pemukiman terdekat. Tujuan pembangunan jalan tersebut adalah untuk merangsang pembangunan kota atau pemukiman baru di dekat perbatasan.

Bangun wilayah baru di dekat perbatasan

Setelah di sepanjang perbatasan dibangun jalan yang terhubung ke pusat kota atau pusat pemukiman terdekat, pemerintah daerah diharuskan membangun wilayah baru di dekat perbatasan. Pembangunan untuk perluasan kota yang sudah mapan harus dihambat dan masyarakat dirangsang untuk mengembangkan wilayah baru. Untuk melakukan hal tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menyusun konsep pengembangan wilayah perbatasan secara komprehensif agar wilayah baru yang dibentuk dapat hidup baik secara ekonomi maupun sosial.

Selain itu, wilayah baru yang dibangun sebaiknya diarahkan untuk memiliki spesialsisasi. Misalnya, ada blok khusus jeruk Pontianak, blok khusus kebun aren, blok khusus sawah padi, dll. untuk merangsang masuknya investasi bisnis pendukung di sana.

Pembangunan pangkalan militer di dekat perbatasan

Saat ini kita melihat gelaran pasukan TNI kita kurang memadai untuk melakukan upaya menjaga perbatasan negara. Gelaran pasukan justru diletakkan di wilayah-wilayah padat penduduk yang sudah terbangun. Gelaran pasukan seperti ini harus diubah. Batalyon-batalyon yang berada di wilayah “aman” dari gangguan luar sepantasnya direlokasi ke wilayah perbatasan. Apalagi, urusan keamanan dan ketertiban saat ini sudah menjadi tanggung jawab kepolisian.

Galakkan kembali transmigrasi

Program transmigrasi yang dulu gencar dilaksanakan pada era Orde Baru harus digalakkan kembali. Transmigran diarahkan untuk mendiami wilayah-wilayah baru yang dibentuk di dekat perbatasan. Saya yakin, apabila infrastruktur transportasi dan komunikasi disiapkan, banyak penduduk dari wilayah-wilayah padat yang bersedia bertransmigrasi.

Pemberian insentif pajak
Agar pengusaha dan perbankan mau masuk, pemerintah perlu memberikan insentif pajak bagi pengusaha yang mau berinvestasi di wialayah baru tersebut.

Pilih pemimpin yang kuat dan tegas
Pemimpin yang kuat dan tegas sangat penting. Terlepas dari segala kekurangan yang dituduhkan, kita pernah memiliki dua sosok pemimpin yang tegas sehingga dihormati kawan dan disegani lawan. Kedua pemimpin yang kuat dan tegas itu adalah Soekarno dan Soeharto. Pada saat kedua orang itu memimpin, tidak ada yang berani melecehkan negara kita. Akan tetapi, setelah berganti pemimpin, negara kita menjadi bulan-bulanan pelecehan terutama oleh Malaysia dan kadang-kadang Singapura.

-*-

Demikian pokok-pokok strategi yang dapat saya utarakan. Tentu saja pokok-pokok strategi di atas masih perlu dikaji dan disempurnakan. Setelah itu, mari kita turunkan strategi tersebut ke bumi. Jangan sampai dokumen strategi hanyan menjadi dokumen yang menumpuk di lemari tanpa pernah dilaksanakan.

Dilihat 650 kali dan 170 hari ini

Saya sangat prihatin membaca berita di Radar Banten yang menyebutkan bahwa harga minyak tanah di Tanara dan Carenang mencapai Rp 7.300,- per liter. Harga minyak tanah tersebut lebih tinggi dari harga bensin yang saat ini Rp 6.000,- per liter dan mulai 1Desember 2008 nanti akan turun menjadi Rp 5.500,- per liter.

Rumah tangga pemakai minyak tanah adalah keluarga menengah ke bawah. Mereka adalah warga negara yang harus diberi keberpihakan, harus diberdayakan agar mampu meningkatkan taraf hidupnya. Saya sadar bahwa subsidi merupakan beban bagi APBN tetapi daripada uang negara hilang percuma seperti yang dihasilkan oleh kasus BLBI, saya lebih rela negara memberikan subsidi kepada rakyat yang memang berhak menerima.

Partai GERINDRA berjuang untuk mewujudkan swasembada pangan dan energi. Apabila berhasil memenangkan pemilu nanti, insya’ Allah apa yang dialami oleh rakyat di Tanara dan Carenang tidak akan terjadi lagi. Sungguh memalukan, di Pulau Jawa yang sudah disebut sebagai pulau kota masih ada tempat yang harga minyak tanahnya lebih tingi dari bensin.

-*-

Harga Mitan di Atas Harga Bensin

TANARA – Bagi warga di Kecamatan Tanara dan Carenang, minyak tanah (mitan) merupakan salah satu kebutuhan yang sulit dicari dan mahal. Di Tanara, harga per liternya mencapai Rp 7.300. Ini jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan harga bensin yang pada Desember mendatang hanya Rp 5.500/liter.
Selain itu, minyak tanah juga hanya datang seminggu sekali. Akibatnya, warga harus antre untuk mendapatkannya.
Pantauan Radar Banten di sejumlah desa, Sabtu (8/11), sejumlah warga terpaksa harus antre hanya untuk mendapatkan lima liter minyak tanah. Di Desa Pedaleman misalnya, warga rela menunggu kedatangan minyak tanah dari agen selama kurang lebih satu jam lamanya.
Ratusan jirigen dengan ukuran bervariasi berjejer seperti tentara yang sedang apel siaga. Tak hanya itu, jirigen tersebut terpaksa diikat dengan seutas tali agar warga tetap antre ketika minyak tanah sudah datang.
Kondisi tidak jauh berbeda terjadi di Desa Teras, Kecamatan Carenang. Antrean mitan di kawasan tanaman padi inipun terjadi. Bahkan, warga yang berasal dari desa lain rela menggunakan jasa ojek hanya untuk mendapatkan minyak tanah.
Menurut Husni, salah seorang warga Tanara, setiap seminggu sekali antrean warga selalu ada. “Wong, minyak tanah datangnya seminggu sekali. Yah, kita pun hanya bisa membeli minyak tanah satu kali seminggu,” kata Husni kepada Radar Banten, Sabtu (8/11).
Menurut Husni, harga mitan saat ini sudah mencapai Rp 7.300/liter. “Meskipun harganya mahal tapi karena butuh tetap saja dibeli,” ujarnya.
Program konversi dari minyak tanah ke gas pun sampai saat ini belum dinikmati mayoritas warga di Kecamatan Tanara. “Iya, katanya mau ada bantuan kompor gas tapi sampai sekarang belum ada,” kata Rohimah, seorang ibu rumah tangga asal Desa Pedaleman. (kar) Sumber: Radar Banten.

Dilihat 46 kali dan 18 hari ini