Moh Arif Widarto

Kepada Yth:

1. Ketua Umum Partai Golkar
2. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
4. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
5. Ketua Umum Partai Amanat nasional
6. Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera
7. Ketua Umum Partai Bulan Bintang
8. Ketua Umum Partai Damai Sejahtera
9. Ketua Umum Partai Bintang Reformasi
10. Ketua Umum Partai Demokrat
11. Ketua Umum Partai lainnya yang memiliki kader menjadi anggora DPRD 2004 – 2009

Perihal: Pemecatan Anggota DPRD Peserta Aksi Penolakan Revisi PP-37 Tahun 2006

Dengan hormat,

Perkenalkan saya, seorang warga negara yang merasa terpukul dan dikhianati oleh sekitar 1000 orang anggota DPRD yang melakukan aksi menolak revisi PP-37/2006 dan menolak mengembalikan rapelan Dana Operasional dan Tunjangan Komunikasi Intensif yang telah diterima, menyampaikan surat terbuka ini kepada para Ketua Umum Partai Politik Yang Terhormat.

Sungguh sangat disayangkan Partai Anda Sekalian, yang telah dipercaya oleh rakyat untuk menempatkan wakil-wakil partai yang dilabeli sebagai wakil rakyat untuk duduk di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ternyata telah melalaikan tugas untuk mewakili rakyat dan memperjuangkan kepentingan sendiri melalui aksi yang sangat bertentangan dengan aspirasi dan kehendak sebagian besar rakyat Indonesia sehubungan dengan keluarnya PP-37 Tahun 2006 yang isinya juga sangat bertentangan dengan aspirasi rakyat dan sangat melukai perasaan rakyat. PP-37 Tahun 2006 sangat ditentang oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Aspirasi terbesar adalah agar PP-37 tahun 2006 itu dicabut secara total. Akan tetapi, pemerintah memiliki agenda lain yaitu melakukan revisi dengan pesan agar Anggota DPRD yang telah menerima rapelan Dana Operasional dan Tunjangan Komunikasi Intensif untuk mengembalikan uang tersebut. Walaupun tidak memuaskan, revisi itu telah memberikan sinyal bahwa pemerintah bisa dan mau mendengarkan suara rakyat. Akan tetapi, anggota-anggota partai Anda sekalian yang duduk di DPRD ternyata memilih untuk menentang rakyat dengan melakukan aksi menolak revisi PP-37 Tahun 2006 dan menolak mengembalikan uang yang telah diterima dengan alasan legalitas hukum semata tanpa memedulikan perasaan rakyat yang sangat terpukul dan terkhianati. Di tengah situasi duka rakyat ibu kota yang masih menderita karena banjir, mereka berkumpul di hotel mewah dan merancang sebuah aksi yang sangat tidak patut itu.

Pada kesempatan ini, dengan tegas saya meminta agar para Ketua Umum Partai Politik yang terhormat melalui mekanisme partai masing-masing segera:

1. Me-recall seluruh anggota partai yang terlibat dalam aksi menolak revisi PP-37 tahun 2006 dan menolak mengembalikan uang yang telah diterima.
2. Memecat mereka yang tidak pantas menjadi wakil rakyat karena lebih mengedepankan urusan kantong dan perutnya sendiri daripada mendengarkan jeritan hati rakyat.

Sebagian dari pimpinan partai Anda sudah menyatakan bahwa para anggota DPRD yang terlibat dalam aksi itu telah melakukan bunuh diri politik. Akan tetapi pernyataan itu tidaklah cukup. Saya minta para Ketua Umum Partai Politik Yang Terhormat mengambil tindakan yang nyata dan mencerminkan keberpihakan kepada rakyat. Partai Anda sekalian tidak ada apa-apanya tanpa rakyat. Apabila Anda sekalian mengambil tindakan yang berpihak kepada rakyat, partai Anda tentu akan dipandang sebagai partai yang mengerti perasaan rakyat. Apabila sebaliknya, mohon maaf, partai Anda ternyata hanya memanfaatkan rakyat untuk memperkaya diri anggota partai yang duduk di Dewan Perwakilan.

Demikian surat terbuka ini saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda semua memiliki keberanian untuk memecat anggota-anggota Anda yang menjadi duri dalam daging bagi rakyat itu.

Hormat saya,

Moh Arif Widarto
moharifwidarto@gmail.com

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Seluruh Rakyat Indonesia

Editorial: Demo demi Uang Rapel

SEKITAR 1.000 anggota DPRD seluruh Indonesia hadir di Jakarta. Mereka menggelar rapimnas di sebuah hotel bintang lima. Tujuannya bulat: menolak revisi PP 37/2006. [Editorial Media Indonesia 13 Feb 2007]

Media Indonesia memandang demontrasi sekitar 1000 orang anggota DPRD yang menolak revisi PP-37/2006 dan mengembalikan uang rapelan yang diterima sebagai sebuah peristiwa penting yang harus diperhatikan oleh selurh komponen bangsa. Sikap Media Indonesia sendiri terhadap PP-37/2006 sangat jelas yaitu meminta seluruh pasal dalam PP-37/2006 itu dihapus atau dengan kata lain PP-37/2006 itu harus dicabut, bukan direvisi. Terhadap aksi gerombolan 1000 orang anggota DPRD yang berdemo menolak revisi PP-37/2006 itu Media Indonesia berpendapat:

1. Aksi itu merupakan pengingkaran terhadap kepatutan. Tidak patut karena mereka memperjuangkan kantong dan perutnya sendiri.
2. Mempertanyakan kepada partai-partai apakah berani memecat anggotanya yang terlibat demo PP-37/2006

Butir kedua sejalan dengan sikap yang telah Kang Kombor tulis di 1000 anggota DPRD menolak revisi PP-37/2006. Memang mereka tidak bermoral, hanya memperjuangkan kantong dan perutnya sendiri dan pantas untuk direcall dari DPRD dan dipecat dari partai. Kita tidak memerlukan wakil rakyat yang memiliki mentalitas dan moralitas yang tidak baik serta memiliki cara berpikir yang bertentangan dengan arus pikir yang berkembang di kalangan masyarakat.

Alumni SMA Taruna Nusantara

Blogroll

Bloger Benteng Cisadane