Seribu Lebih Anggota DPRD Menolak Revisi PP-37/2006
Jakarta: Sekitar seribu anggota DPRD dari berbagai wilayah meminta dukungan politik DPR untuk menolak revisi PP Nomor 37/2006. Mereka mengancam mengajukan gugatan hukum jika DPR tak mendukung sikapnya. [metrotvnews.com]
Ternyata benar komentar diditjogja di sini. Ada anggota DPRD yang menolak revisi PP-37/2006. Kang Kombor tidak bisa berbuat apa-apa selain muak, muak dan muak!!!!
Kang Kombor sudah tulis di blog ini mengenai pandangan Kang Kombor mengenai Dana Operasional dan Tunjangan Komunikasi Intensif. Ada solusi-solusi yang Kang Kombor tawarkan. Intinya, Kang kombor sangat tidak setuju Dana Operasional dan Tunjangan Komunikasi Intensif itu masuk ke komponen gaji karena dengan masuk ke komponen gaji maka uang rakyat yang disumbangkan pada kere-kesrakat-golongan-mlarat yang memiliki profesi anggota DPRD itu tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Silakan baca Pembodohan melalui Dana Operasional dan Tunjangan Komunikasi Intensif DPRD.
Lalu apa sikap Kang Kombor terhadap sekitar 1000 anggota DPRD yang menolak revisi PP-37/2006 dan mengembalikan rapelan yang telah diterima?
- Meminta DPR tidak memberikan dukungan politis kepada 1000 anggota DPRD itu yang nyata-nyata telah menentang aspirasi rakyat mengenai PP-37/2006.
- Meminta DPD dan DPC partai yang memiliki anggota yang ikut dalam gerombolan 1000 anggota DPRD itu agar me-recall anggota DPRD itu.
- Meminta partai (baik melalui DPP, DPD atau DPC) yang memiliki anggota yang tergabung dalam gerombolan 1000 anggota DPRD itu agar memecat mereka.
- Meminta partai (baik melalui DPP, DPD atau DPC) yang memiliki anggota yang tergabung dalam gerombolan 1000 anggota DPRD itu agar mengeluarkan rekomendasi agar anggotanya yang dipecat itu tidak diterima oleh partai manapun karena anggota yang dipecat itu telah menghianati rakyat dan melukai perasaan rakyat.
- Meminta media massa untuk mempublikasikan nama-nama ke-1000 anggota DPRD yang menolak revisi pp-37/2006 itu lengkap dengan nama daerah di mana mereka bertugas dan asal partainya agar rakyat tidak memilih mereka lagi pada pemilu 2009 apabila partai mereka tidak memiliki kemauan politis untuk me-recall dan memecat mereka.
- Meminta pemerintah agar mencabut PP-37/2006 itu, bukan merevisinya. PP-37/2006 ini seperti telah Kang Kombor tulis hanya merupakan pembodohan dan penipuan publik.
- Meminta rakyat untuk tidak memilih siapa-siapa saja anggota DPRD yang kedapatan tergabung dalam gerombolan 1000 orang anggota DPRD yang menolak revisi PP-37/2006 dan mengembalikan rapelan yang telah diterima.
Dana Operasional dan Tunjangan Komunikasi Intensif dapat diberikan asal berkaitan dengan Rencana Kerja Anggota DPRD yang bersankutan dan dapat dipertanggungjawabkan pemanfaatannya. Selain itu, tidak bisa. Kita harus menghentikan perbuatan manusia-manusia yang menjadikan kedudukannya di DPRD sebagai profesi dan menggunakan kedudukannya itu untuk merampok uang rakyat secara legal. Kang Kombor menyesalkan mengapa dulu PP-37/2006 itu bisa ditandatangani oleh Presiden SBY. Siapakah yang membuat rancangan PP itu? Apa mereka sengaja membuat rancangan PP yang sangat tidak wajar isinya itu?
helgeduelbek
Februari 12, 2007
Semakin nampak saja saja, bahwa perwakilan yang dipercayakan digunakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan penghasilan yang dirasa bisa dilegalkan. Sepertinya semakin mlenceng saja para wakil rakyat ini. Apa perlu nanti jika pemilu ada partai golput resmi, kumpulan orang yang muak terhadap prilaku selama ini, yang berisi manusia berjawa mudah dan sebagai pendobrak.
prayogo
Februari 13, 2007
Intinya mereka itu semua (anggota DPRD) sudah tidak punya rasa malu. Apakah mereka tdk tahu bahwa saat ini rakyat kita banyak yang kelaparan, rakyak makan nasi aking, rakyat banyak yang nganggur dan lain sebagainya.
Sepertinya mereka sudah menutup hati dan matanya. Bener-2 wakil yang tidak bisa di andalkan. Untung saya pemilu kemarin tdak memilih, dan untuk pemilu berikutnya saya tetap dalam pendirian saya bahwa saya golput.
Seperti sair lagu Bang Iwan Fals, buat apa ada pemerintah kalau hidup terus-terusan susah.
Bubarkan saja DPRD, DPR dan lembaga-lembaga yang lain, toh tanpa mereka kita2 masih bisa makan.
Anang
Februari 13, 2007
semoga mereka lekas insyaf.
cakmoki
Februari 13, 2007
1000 anggota DPRD ? Woowww luar biasa.
Ya publikasikan saja selama sebulan penuh, headline.
Ada yang mau nggak ?
Mungkin sudah tidak memiliki nurani lagi, nggilani.
Saya juga heran dan bertanya-tanya: siapa saja ring RI.1 yang membuat draft tersebut.
Gimana kalo gerakan moral ? Bikin banner “Tolak PP-37/2006″.
Arif Kurniawan
Februari 13, 2007
mengapa dulu PP-37/2006 itu bisa ditandatangani oleh Presiden SBY?
Siapakah yang membuat rancangan PP itu?
Jawab:
1. SBY kalah kuat. Atau SBY melegalkan. Simpel, itu saja jawabannya. Saya sudah cob ateori konspirasi segala macam. Hasilnya nihil. Jawabannya sama sekali nggak matching. Hanya dua jawaban diatas yang paling match.
2. Jelas DPR dong. Siapa lagi?
Ya sudahlah, kalo 1000 anggota DPR saja bisa teken tanda tangan, masa 1000 blogger nggak bisa
(*ceilee sok yakin banget
*)
Kang Kombor
Februari 13, 2007
@Pak Guru:
Saya sih setuju kalau di lembar coblosan disediain kotak putih tanpa lambang partai dan hanya bertuliskan “Golongan Putih”
@Kang Prayogo:
Menghapus DPRD hanya mengganti UU tetapi kalau menghapus DPR itu butuh mengganti UUD. Langkah pertama DPRD saja dulu yang dihapuskan dengan merevisi UU Pemerintahan Daerah dan UU Susduk MPR, DPR dan DPRD.
@Mas Anang:
Kayaknya bukannya insyaf melainkan malah semakin kronis sakit jiwanya.
@Cak Dokter:
Setuju, Cak. Silakan disiapkan bannernya, Cak. Nanti saya ikut pasang.
@Kang Arif Kurniawan:
Nah, ayo kita bikin banner mengutuk 1000 orang anggota DPRD penolak revisi PP-37/2006 disamping banner menolak PP-37/2006. Pada mau nggak?
kangguru
Februari 13, 2007
Apa wakil kita itu kudu didik lagi ngak ya? Apa ini salah didik ya ?
Kang Kombor
Februari 13, 2007
Kang Guru:
Wah, harusnya Kang Guru dan Pak Guru yang menyimpulkan. Kalau Kang Kombor yang murid ini yang menyimpulkan nanti guru-guru bisa pada tersinggung. Lak malah ciloko to Kang Kombor nanti, dipisuhi guru-guru sak-indonesia. Hahaha…
senyumsehat
Februari 13, 2007
Lha wong pas pemilihan wakil rakyat itu masak rakyat ada yg tahu milih sapa dan kenapa milih? Sing melek sekolah spt kita2 saja ndak jelas milih sapa…apalagi sing ndik ndeso2…berapa persen rakyat yg bener2 melek pendidikan apalagi politik? Ngertine cuman sing kasih duit apa kaos..? Jd wakil rakyat emangnya bener2 mewakili? wong ga kenal sama sing di wakili…makanya ga sensitif…tujuannya ya sudah jelas…UUD
Kang Kombor
Februari 13, 2007
@Bu Dokter:
Ibu bener. Waktu tahun 2004 dalam pemilu legislatif, saya bingung mau milih nama siapa dari calon-calon yang diajukan partai. Karena bingung, saya pilih saja yang namanya menarik. Walah… Kalau milih anggota DPD saya nggak bingung, sebagai warga Jogja waktu itu saya dapat amanat dari Bapak untuk milih Kanjeng Ratu Hemas. Karena amanat Bapak tidak menyuruh untuk maksiyat ya saya turuti karena juga sejalan dengan pilihan saya sendiri. Pemilihan Presiden nggak ikut, malas pulang ke Sleman hanya untuk milih presiden yang nggak akan mempengaruhi nafkah saya. Pemilihan Gubernur Banten tidak terdaftar sebagai pemilih. Lagipula kalau saya terdaftar Mbak Icha tetap akan kalah. Wisss… mumet lihat anggota DPRD itu.